Jakarta - Sebuah artikel penelitian yang ditulis oleh Zulfa Sakhiyya membahas arti dan penggunaan kata ‘policy’ dalam bahasa Indonesia. Dalam penelitian ini, Sakhiyya menunjukkan bahwa meskipun banyak karya yang membahas diskursus dan bahasa kebijakan, sangat sedikit yang mempertanyakan makna dari kata tersebut secara mendalam.
Menurut Sakhiyya, kata ‘policy’ dalam bahasa Inggris diterjemahkan secara harfiah menjadi ‘kebijakan’ dalam bahasa Indonesia. Menariknya, kata ‘kebijakan’ juga memiliki arti ‘kebijaksanaan’. Ini menjadikan bahasa Indonesia memiliki makna yang lebih dalam dibandingkan dengan bahasa lain. Misalnya, dalam bahasa Melayu, kata untuk kebijakan adalah ‘polisi’, sementara dalam bahasa Belanda dan Prancis digunakan kata ‘politiek’ dan ‘politique’ yang tidak membedakan antara kebijakan dan politik.
Sakhiyya menjelaskan bahwa di negara lain seperti Denmark dan Italia, istilah yang digunakan untuk kebijakan sangat erat kaitannya dengan politik. Namun, di Indonesia, meskipun kebijakan berasal dari ranah politik, istilah ‘kebijakan’ sendiri telah dipolitikkan. Hal ini menunjukkan bahwa makna dari kata tersebut sangat terkait dengan konteks sosial dan politik di Indonesia.
Dalam penelitiannya, Sakhiyya menggunakan metode analisis kata kunci yang dikembangkan oleh Williams dan pendekatan Ekonomi Politik Budaya oleh Sum dan Jessop untuk menganalisis diskursus politik. Dia menjelaskan bahwa penting untuk memahami konteks struktural dari bahasa Indonesia, termasuk sejarah dan standar bahasa yang berlaku selama pemerintahan Orde Baru.
Sakhiyya juga mengungkapkan bagaimana pemilihan kata ‘kebijakan’ dan bidang semantiknya dapat menjelaskan penguatan dan penginstitusian makna sosial dari kata tersebut dalam ruang diskursif. Penelitian ini memiliki implikasi penting bagi studi kebijakan kritis, karena membantu kita memahami bagaimana penggunaan kata ‘kebijakan’ dapat mempengaruhi cara kita melihat kebijakan publik di Indonesia.
Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menggali makna kata ‘kebijakan’ tetapi juga memperlihatkan hubungan erat antara bahasa, politik, dan masyarakat di Indonesia.
kebijakan bahasa Indonesia semantik politik