Pada tanggal 3 Desember 2024, Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, mengumumkan darurat militer. Ia mengatakan bahwa langkah ini diperlukan untuk melawan apa yang disebutnya sebagai "kekuatan anti-negara" dari pihak oposisi, yang dituduhnya bersekongkol dengan Korea Utara dan menghambat fungsi pemerintahan. Keputusan ini menjadi sangat kontroversial dan belum pernah terjadi sejak Korea Selatan beralih ke demokrasi pada tahun 1987.
Pengumuman tersebut disampaikan melalui pidato di televisi, di mana Yoon menyatakan pentingnya untuk "membangun kembali dan melindungi" negara agar tidak jatuh ke dalam "kehancuran nasional." Ia berjanji untuk menghilangkan kekuatan anti-negara dan meminta rakyat untuk bersabar dengan beberapa ketidaknyamanan yang mungkin timbul.
Reaksi oposisi sangat cepat. Para anggota legislatif dari berbagai partai, termasuk dari partai Yoon sendiri, mengkritik pengumuman ini. Majelis Nasional segera mengadakan sesi darurat, dan dengan 190 dari 300 anggotanya hadir, mereka memberikan suara untuk menolak dekrit darurat militer tersebut, menyatakan bahwa keputusan tersebut tidak konstitusional dan tidak sah.
Setelah pemungutan suara di parlemen dan penolakan yang luas dari publik serta politik, Presiden Yoon mengumumkan pada pagi hari berikutnya, yaitu 4 Desember 2024, bahwa ia akan mencabut darurat militer tersebut, membalikkan keputusannya dari malam sebelumnya. Ini terjadi hanya enam jam setelah darurat militer diumumkan.
Di Seoul, terjadi protes besar-besaran di mana orang-orang berkumpul untuk menuntut pengunduran Yoon karena memberlakukan darurat militer. Para demonstran meneriakkan slogan-slogan seperti "Tidak ada darurat militer!" dan "Akhiri kediktatoran," menunjukkan adanya kemarahan publik yang signifikan.
Komunitas internasional, terutama sekutu Korea Selatan seperti Amerika Serikat, menyatakan keprihatinan terhadap perkembangan ini. Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih menyatakan bahwa mereka berhubungan dengan pemerintah Korea Selatan dan memantau situasi dengan cermat, menekankan pentingnya aliansi mereka dengan Korea Selatan.
Insiden ini menimbulkan pertanyaan tentang stabilitas kepresidenan Yoon, dengan partai oposisi menyerukan pengunduran atau pemecatannya terkait dengan pengumuman darurat militer ini. Hal ini juga mengungkapkan ketegangan dalam lanskap politik Korea Selatan, terutama antara Yoon dan parlemen yang dikuasai oposisi.
Peristiwa ini dilihat oleh beberapa orang sebagai krisis politik yang signifikan di Korea Selatan, mengingat kembali masa lalu otoriter negara tersebut, namun juga menunjukkan ketahanan institusi demokratis Korea Selatan, karena parlemen dan opini publik memainkan peran penting dalam membatalkan keputusan presiden.
Yoon Suk Yeol darurat militer Korea Selatan protes politik