Pada tanggal 14 November 2024, terjadi protes menonjol di Parlemen Selandia Baru ketika beberapa anggota parlemen Maori, terutama dari Te Pāti Māori, melakukan tarian haka. Haka ini merupakan bentuk protes terhadap RUU yang bertujuan untuk mengubah pemahaman mengenai Perjanjian Waitangi, yang telah ada selama 184 tahun antara Kerajaan Inggris dan suku Maori.
RUU Prinsip Perjanjian ini diajukan oleh partai ACT Selandia Baru, yang merupakan mitra junior dalam koalisi pemerintahan pusat-kanan yang sedang berkuasa. RUU ini berupaya untuk mempersempit pengertian prinsip-prinsip dalam perjanjian tersebut. Para pendukung RUU ini berargumen bahwa perubahan ini diperlukan untuk memastikan hak yang sama bagi semua warga Selandia Baru, dengan alasan bahwa pengertian saat ini mungkin mendiskriminasi warga non-Maori.
Saat pemungutan suara awal mengenai RUU ini, anggota parlemen Maori, termasuk anggota termuda Hana-Rawhiti Maipi-Clarke, berdiri dan mulai melakukan haka. Tarian ini melambangkan kekuatan, persatuan, dan tantangan. Tindakan ini merupakan protes langsung terhadap apa yang banyak orang Maori lihat sebagai ancaman terhadap hak dan identitas mereka, yang telah diperluas melalui keputusan pengadilan dan tribunal Maori selama beberapa dekade.
Protes ini menyebabkan penangguhan sementara sesi Parlemen. Maipi-Clarke mencuri perhatian publik dengan merobek salinan RUU tersebut saat melakukan haka. Selain itu, protes juga terjadi di luar gedung Parlemen, di mana ribuan orang ikut serta dalam march (hikoi) selama sembilan hari menuju Wellington untuk menentang RUU ini. March ini dimulai dari ujung utara Selandia Baru dan direncanakan akan berakhir dengan demonstrasi besar.
Meskipun RUU ini telah melewati pembacaan pertama, masa depannya diragukan karena kurangnya dukungan yang luas. Perdana Menteri Christopher Luxon, meskipun menjadi bagian dari koalisi, menganggap RUU ini sebagai "memecah belah," dan mitra koalisinya telah menyatakan bahwa mereka tidak akan mendukungnya lebih lanjut setelah pembacaan pertama, yang kemungkinan besar akan membuat RUU ini gagal.
Insiden ini telah memicu perdebatan sengit mengenai hubungan ras, kesetaraan, dan tafsiran perjanjian sejarah dalam konteks modern. Para kritikus RUU ini berpendapat bahwa RUU ini mengancam kedaulatan Maori dan dapat menyebabkan perselisihan rasial, sementara para pendukung melihatnya sebagai langkah menuju hak yang setara bagi semua warga Selandia Baru.
Peristiwa ini menunjukkan ketegangan yang terus berlanjut mengenai hak-hak pribumi, pemerintahan, dan identitas budaya di Selandia Baru, mencerminkan diskusi yang lebih luas tentang bagaimana perjanjian sejarah seharusnya memengaruhi pemerintahan kontemporer.
protes haka Maori Selandia Baru Parlemen Perjanjian Waitangi