Beirut, Lebanon – Perdana Menteri Lebanon, Najib Mikati, dengan tegas menolak usulan Iran untuk bernegosiasi mengenai pelaksanaan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701. Resolusi ini diadopsi pada tahun 2006 setelah konflik antara Israel dan Hezbollah, dan bertujuan untuk mencapai perdamaian serta pelucutan senjata kelompok Hezbollah di Lebanon.
Mikati menyatakan, "Saya menolak pernyataan Iran yang siap bernegosiasi dengan Prancis mengenai Resolusi PBB 1701. Ini adalah upaya untuk membentuk rezim kesetiaan di Lebanon yang sudah ditolak."
Pernyataan ini menunjukkan bahasa yang sangat tidak biasa dari PM Lebanon, yang memberikan teguran tajam kepada Iran agar tidak mencampuri urusan internal Lebanon. Ia menegaskan, "Negara Lebanon yang akan bernegosiasi" untuk mengakhiri konflik yang ada.
Mikati juga mengungkapkan keterkejutannya terhadap pernyataan Ketua Parlemen Iran, Mohammad Baqer Qalibaf, yang menyatakan bahwa Teheran siap bernegosiasi dengan Prancis mengenai pelaksanaan Resolusi 1701. Ia menambahkan, "Masalah negosiasi untuk melaksanakan Resolusi PBB 1701 ditangani oleh negara Lebanon, dan semua pihak harus mendukungnya, bukan mencari untuk memberlakukan penjagaan baru yang ditolak oleh semua pertimbangan nasional dan kedaulatan."
Penolakan ini mencerminkan ketegangan yang mendasar mengenai kedaulatan Lebanon dan pengaruh kekuatan eksternal, khususnya Iran, dalam politik dan masalah keamanan Lebanon. Mikati menegaskan bahwa setiap negosiasi terkait urusan internal Lebanon, termasuk yang berkaitan dengan Resolusi 1701, harus dilakukan oleh Lebanon sendiri.
Dengan tegas, Mikati menolak upaya Iran untuk menetapkan apa yang ia sebut sebagai rezim kesetiaan yang tidak dapat diterima di Lebanon. Hal ini menunjukkan kekhawatiran yang mendalam mengenai intervensi asing dalam urusan negara yang berdaulat.
Lebanon Iran Resolusi PBB Mikati Hezbollah