Tantangan Indonesia Menjadi Ekonomi Berpendapatan Tinggi pada 2045

Jakarta – Bank Dunia baru-baru ini mengungkapkan bahwa Indonesia mungkin menghadapi tantangan besar dalam usahanya untuk mencapai status sebagai ekonomi berpendapatan tinggi pada tahun 2045. Hal ini disampaikan oleh Indermit Gill, kepala ekonom Bank Dunia, dalam sebuah seminar di Kementerian Keuangan di Jakarta.

Menurut rencana pemerintah, untuk mencapai target tersebut, Indonesia perlu mempertahankan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) tahunan sebesar 6 hingga 7 persen selama 20 tahun ke depan. Gill menekankan, “Untuk negara-negara berpendapatan menengah agar bisa mencapai pendapatan tinggi dalam beberapa dekade, bukanlah hal yang mudah.”

Meskipun Indonesia menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang kuat, Gill menjelaskan bahwa jalan ke depan akan lebih sulit bagi negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara ini. Sejak tahun 1970-an, pendapatan per kapita di banyak negara berpendapatan menengah stagnan di level yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan Amerika Serikat, menurut Laporan Pengembangan Dunia 2024 yang diterbitkan oleh Bank Dunia.

Dalam laporan tersebut, ditemukan bahwa ketika negara-negara menjadi lebih kaya, mereka sering kali terjebak pada tingkat sekitar 10 persen dari PDB tahunan AS per orang, atau setara dengan sekitar 8.000 dolar AS saat ini. Lebih dari sepertiga negara yang berhasil mencapai status tinggi sejak tahun 1990 adalah negara yang mendapatkan manfaat dari integrasi ke dalam Uni Eropa atau memiliki sumber daya minyak yang baru ditemukan.

Saat ini, terdapat 108 ekonomi yang masuk dalam kategori berpendapatan menengah, dengan pendapatan per kapita berkisar antara 1.136 hingga 13.845 dolar AS. Negara-negara ini menghadapi tantangan serius dalam upaya untuk menjadi negara berpendapatan tinggi, seperti populasi yang menua, pemecahan perdagangan, krisis lingkungan, dan meningkatnya utang pemerintah.

Masalah dalam efisiensi regulasi dan operasional pemerintah

Gill juga mengakui bahwa Indonesia memiliki niat baik untuk mendukung sektor publik. Namun, ia menilai bahwa kinerja negara dalam hal efisiensi regulasi dan operasional masih kurang baik. “Indonesia tidak berada di jalur yang salah, tetapi laju reformasi yang dilakukan lebih lambat dibandingkan negara-negara yang berhasil melakukan transisi ini,” ujarnya.

Ia menyoroti sejarah perkembangan Korea Selatan yang berhasil bertransisi dari negara berpendapatan rendah menjadi berpendapatan tinggi dalam waktu hanya 25 tahun sebagai contoh yang perlu dipelajari oleh para pembuat kebijakan di negara-negara berpendapatan menengah.

Untuk keluar dari jebakan berpendapatan menengah, Bank Dunia merekomendasikan Indonesia untuk menerapkan kebijakan "3i" yaitu investasi, infusi teknologi, dan inovasi, dengan Korea Selatan sebagai contoh sukses.

Gill menyatakan bahwa kemajuan Indonesia terlihat dalam beberapa reformasi dasar, terutama dalam bidang infrastruktur, tata kelola, dan stabilitas makroekonomi. Namun, ia menegaskan bahwa negara ini tertinggal dalam reformasi efisiensi pasar yang sangat penting untuk kemajuan lebih lanjut.

Bidang-bidang seperti keuangan, tenaga kerja, perdagangan, kompetisi, dan regulasi bisnis perlu direformasi agar Indonesia dapat mempertahankan pertumbuhannya. Gill menambahkan, ini menjadi salah satu alasan mengapa pertumbuhan produktivitas di Indonesia masih lambat.

Saat ini, Indonesia diklasifikasikan sebagai ekonomi berpendapatan menengah atas dengan PDB per kapita sekitar 5.200 dolar AS. Negara ini bertujuan untuk meningkatkan angka tersebut menjadi antara 19.000 hingga 22.000 dolar AS pada tahun 2045 untuk mencapai status berpendapatan tinggi.

Kelas menengah di Indonesia saat ini terdiri dari sekitar 52 juta orang atau 18,8 persen dari total populasi. Pemerintah menargetkan kelompok ini akan tumbuh signifikan, sehingga diharapkan mencapai sekitar 80 persen dari total populasi pada tahun 2045. Belanja rumah tangga masih menjadi penggerak utama PDB negara, yang menyumbang lebih dari setengah dari total output ekonomi.