Sejak abad ke-20, ketika kolonis Belanda pertama kali menemukan nikel di Indonesia, negara ini telah menjadi pusat perhatian dalam konflik terkait siapa yang berhak menambang dan menjual logam tersebut. Dalam dekade terakhir, pemerintah Indonesia telah merancang rencana pembangunan ambisius untuk mengendalikan nikel dan komoditas lainnya secara lebih definitif.
Pada tahun 2014, pemerintah Indonesia mengambil langkah pertama dengan melarang ekspor nikel dalam bentuk mentah. Kebijakan ini menjadikan Indonesia tidak hanya sebagai negara penghasil nikel, tetapi juga sebagai negara pengolah. Dengan demikian, nikel yang ditambang di Indonesia harus diolah di dalam negeri sebelum diekspor. Hal ini sangat berpengaruh.
Nilai ekspor nikel Indonesia meningkat pesat, dari sekitar 15 triliun rupiah pada 2014 menjadi hampir 90 triliun rupiah pada 2022, menurut data PBB. Harga nikel juga mengalami peningkatan yang signifikan, lebih dari dua kali lipat menjadi sekitar 318 juta rupiah per ton dibandingkan dengan harga terendahnya pada tahun 2016.
Pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto, yang akan mulai menjabat pada bulan Oktober 2024, kemungkinan akan melakukan langkah kedua dalam rencana pembangunan ini, yaitu melarang ekspor nikel yang sudah diolah. Tujuannya adalah mendorong pabrik-pabrik manufaktur untuk berdiri di Indonesia. Beberapa perusahaan besar, seperti LG dan Hyundai, sudah membangun pabrik baterai dan mobil listrik di negara ini.
Dari situ, Indonesia berada di tengah persaingan ketat antara China dan Amerika Serikat. Pemerintah Jakarta berupaya menjaga keseimbangan antara kedua negara adidaya tersebut. Sejak tahun 2006, China telah menginvestasikan sekitar 260 triliun rupiah dalam sektor logam Indonesia, termasuk juga investasi untuk meningkatkan kapasitas pengolahan lokal.
Oleh karena itu, tidak heran jika Derek Scissors dari American Enterprise Institute mengungkapkan bahwa “Indonesia telah menarik perhatian China karena menjadi pilihan logam terbaik dalam skala besar.” Sementara itu, Indonesia juga berharap bisa menjual komoditas-ke kedua negara itu, meskipun pembiayaan refinernya berasal dari China.
Dengan menerapkan strategi yang sama, Indonesia juga berusaha mengatur pembatasan ekspor pada mineral lain seperti bauksit, tembaga, dan timah. Namun, Udith Sikand dari Gavekal Research mengingatkan bahwa Indonesia perlu hati-hati. Menurutnya, meskipun Indonesia memiliki kendali yang kuat atas produksi nikel, “landscape untuk logam lainnya jauh lebih kompetitif.” Banyak negara alternatif di luar sana yang bisa menjadi tempat perusahaan mendapatkan pasokan logam.
Pengendalian Indonesia atas komoditas ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian perusahaan-perusahaan lokal seperti Amman Mineral Internasional, Harita Nickel, Merdeka Copper Gold, dan Merdeka Battery Materials, yang semua tercatat dalam daftar Fortune Southeast Asia 500 tahun ini.
Prabowo telah berjanji untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tahunan sebesar 8%. Pada kuartal pertama tahun 2024, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tercatat 5,11%, melampaui perkiraan sebelumnya.
Namun, pertumbuhan yang berkelanjutan tak bisa dijamin. Upaya Indonesia dalam sektor nikel menghadapi risiko yang dapat mengancam lingkungan serta keselamatan para pekerja yang terlibat dalam penambangan dan pengolahan logam tersebut.
Indonesia nikel industri perekonomian lingkungan