Pasuruan, Kota Madinah – Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, memimpin rapat melalui Zoom Meeting pada Kamis, 19 Desember 2024. Rapat ini membahas kebijakan Opsi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang akan diterapkan di Indonesia, dengan fokus awal di Jawa Barat sebagai model percontohan.
Dalam rapat yang berlangsung di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tito menekankan pentingnya agar kebijakan ini tidak membebani masyarakat. "Kita harus menjaga agar kebijakan ini tidak memberatkan wajib pajak. Jangan sampai kita bermain dalam kerangka zero-sum game, di mana ada pihak yang diuntungkan tetapi masyarakat merasa terbebani," tegasnya.
Tito juga mengingatkan bahwa penerapan kebijakan ini harus memiliki timeline yang jelas. "Peraturan Gubernur harus selesai pada 2 Januari 2025. Setelah itu, kita harus segera melakukan sosialisasi agar tidak terjadi miss informasi. Kita harus terus mendorong masyarakat untuk melaksanakan kewajiban pajak dengan pemahaman yang baik," tambahnya.
Rapat ini juga menyoroti pentingnya transparansi dalam sosialisasi kebijakan. Dengan pendekatan yang tepat, pemerintah berharap masyarakat dapat memahami manfaat langsung dari pajak yang mereka bayarkan untuk mendukung pembangunan daerah.
Kebijakan opsen pajak sendiri akan mulai diberlakukan pada 5 Januari 2025, sesuai dengan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) nomor 1 tahun 2022 yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dalam aturan terbaru ini, terdapat skema opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Opsen merupakan pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu.
Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami kewajiban mereka dan kontribusi yang diberikan melalui pajak untuk kemajuan daerah.
Mendagri Tito Karnavian pajak kendaraan BBNKB PKB