JAKARTA - Fraksi Partai Gerindra di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengkritik sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terkait kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen. Anggota Fraksi Partai Gerindra, Bahtra Banong, menyatakan bahwa PDIP terkesan "lempar batu sembunyi tangan" dalam menangani isu ini.
Bahtra Banong menegaskan bahwa PDIP seharusnya memberikan apresiasi kepada Presiden Prabowo, yang dinilai telah berani mengambil tanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. "Mereka seharusnya apresiasi Presiden Prabowo karena berani bertanggung jawab atas sebuah kebijakan yang diusulkan DPR dan pemerintahan sebelumnya, termasuk oleh PDIP pada saat itu,” katanya dalam keterangan pers.
Kenaikan PPN ini merupakan bagian dari kebijakan fiskal yang diusulkan untuk meningkatkan pendapatan negara. Kenaikan ini telah menjadi perdebatan di kalangan masyarakat dan politisi, dengan beberapa pihak mendukungnya dan yang lain menolak.
Bahtra menambahkan bahwa sikap PDIP yang mengkritik kebijakan ini justru menunjukkan ketidak konsistenan dalam politik mereka. Sebagai partai yang pernah terlibat dalam pengusulan kebijakan ini, seharusnya mereka dapat mendukung pelaksanaannya.
Isu pajak, terutama PPN, adalah topik yang penting karena berpengaruh langsung terhadap harga barang dan jasa di pasar. Dengan kenaikan PPN, masyarakat diharapkan lebih memahami dampak dari kebijakan pemerintah.
Fraksi Partai Gerindra berharap PDIP dapat lebih terbuka dan kooperatif terhadap kebijakan yang telah ditetapkan, serta memberikan dukungan yang konstruktif demi kepentingan rakyat.
Banyak kalangan mengharapkan agar dialog antar partai politik dapat terus berjalan, agar kebijakan yang diambil dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
Gerindra PDIP PPN pajak politik