Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memberikan perlindungan kepada pelapor atau saksi tindak pidana korupsi sebanyak 103 kali dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Hal ini menunjukkan keseriusan KPK dalam melindungi mereka yang berani melaporkan tindakan korupsi.
Kepala KPK menyadari bahwa para pelapor sering kali menghadapi berbagai ancaman yang nyata. Ancaman tersebut bisa berupa intimidasi, tekanan sosial, serta ancaman fisik dan hukum. Dalam banyak kasus, keselamatan pelapor dan keluarganya dapat terancam. Oleh karena itu, perlindungan terhadap mereka sangatlah penting.
Perlindungan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini mewajibkan KPK untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan pelapor sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan adanya aturan ini, diharapkan lebih banyak orang berani untuk melaporkan tindakan korupsi yang mereka saksikan tanpa takut akan risiko yang dihadapi.
KPK mengajak masyarakat untuk melaporkan dugaan tindak pidana korupsi melalui saluran resmi yang disediakan. Saluran ini dapat dilihat melalui media pelaporan yang tersedia, sehingga masyarakat dapat berkontribusi lebih dalam memberantas korupsi. Mari wujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi dengan melihat, melawan, dan melaporkan!
KPK perlindungan pelapor tindak pidana korupsi