Pemerintah Tokyo mengumumkan rencana untuk memperkenalkan minggu kerja empat hari bagi pegawainya. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong lebih banyak orang memiliki anak. Rencana ini akan dimulai pada bulan April 2024.
Gubernur Tokyo, Yuriko Koike, ingin memberikan opsi kepada pegawai negeri sipil yang bekerja di Pemerintah Metropolitan Tokyo untuk bekerja lebih sedikit hari dalam seminggu. Dalam rencana ini, pegawai pemerintah, kecuali mereka yang bekerja dalam sistem shift, akan diizinkan untuk mengambil tiga hari libur dalam seminggu. Namun, mereka tetap harus menyelesaikan 155 jam kerja dalam sebulan, menurut laporan dari AFP yang mengutip seorang pejabat pemerintah.
Selain itu, pegawai yang memiliki anak kecil juga akan diberikan jam kerja yang lebih fleksibel. Mereka dapat mengurangi waktu kerja hingga dua jam dalam sehari. Ini merupakan salah satu langkah untuk mendukung keluarga dan meningkatkan angka kelahiran di Jepang.
Perdana Menteri Jepang, Shigeru Ishiba, telah menyatakan bahwa rendahnya angka kelahiran di Jepang dan penurunan populasi merupakan "darurat diam-diam". Pada bulan Oktober lalu, ia berjanji untuk menerapkan kebijakan-kebijakan, seperti jam kerja yang fleksibel, untuk mengatasi masalah ini.
Jepang sendiri memiliki populasi tertua kedua di dunia setelah Monako. Aturan imigrasi yang relatif ketat di negara ini juga berarti Jepang menghadapi kekurangan tenaga kerja yang semakin meningkat.
Dengan kebijakan ini, diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada pegawai untuk lebih banyak menghabiskan waktu dengan keluarga mereka, terutama bagi yang memiliki anak kecil. Hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat untuk memiliki anak.
Tokyo minggu kerja kebijakan pemerintah kelahiran anak