Ribuan warga Korea Selatan mengadakan aksi demonstrasi di luar Gedung Majelis Nasional di Seoul, pada tanggal 6 Desember 2024. Aksi ini diadakan untuk mendukung pemecatan Presiden Yoon Suk-yeol. Para peserta demonstrasi menuntut agar Majelis Nasional segera mengambil tindakan terhadap presiden yang mereka anggap tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik.
Park Sung-joon, pemimpin kelompok di partai oposisi utama Korea Selatan, Partai Demokrat, menyatakan kepada wartawan bahwa partainya berencana untuk menggelar sidang pleno dan melakukan pemungutan suara mengenai usulan pemecatan terhadap Presiden Yoon Suk-yeol pada hari Sabtu, pukul 17.00 waktu setempat (08.00 GMT).
Aksi ini mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan dan kepemimpinan Presiden Yoon. Banyak pengunjuk rasa membawa spanduk dan berteriak slogan-slogan menuntut perubahan dalam pemerintahan. Situasi di lapangan berlangsung damai, meskipun ada ketegangan yang terlihat di antara para pendukung dan penentang presiden.
Partai Demokrat, yang kini menjadi oposisi, telah mengumpulkan dukungan dari berbagai kalangan masyarakat untuk mendorong pemecatan presiden. Mereka percaya bahwa pemecatan ini adalah langkah yang diperlukan untuk membawa perubahan positif bagi negara. Sementara itu, Presiden Yoon Suk-yeol dan jajarannya menolak untuk mengundurkan diri dan tetap berkomitmen untuk melanjutkan program-program pemerintah yang telah mereka rencanakan.
Aksi ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Sebelumnya, Yoon Suk-yeol juga menghadapi berbagai kritik dan protes atas kebijakan-kebijakan yang dinilai merugikan rakyat. Dalam beberapa bulan terakhir, ketidakpuasan terhadap pemerintah semakin meningkat, membuat situasi politik di Korea Selatan semakin memanas.
Aksi demonstrasi ini menjadi sorotan media internasional, dengan banyak orang mengamati perkembangan politik di Korea Selatan. Apakah pemecatan Presiden Yoon Suk-yeol akan terwujud atau tidak, masih harus dilihat dalam pemungutan suara yang akan datang.
Korea Selatan Yoon Suk-yeol pemecatan demonstrasi politik