Pemerintah Indonesia berencana melarang pengemudi ojek online (Ojol) untuk menggunakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Rencana ini menuai protes dari Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Amin Ak, yang menilai kebijakan tersebut memberatkan pelaku usaha mikro.
Amin Ak menegaskan, pengemudi ojol adalah pelaku usaha mikro yang seharusnya mendapatkan dukungan, bukan dibebani dengan kebijakan yang merugikan. "Pada hakikatnya, pengemudi ojol merupakan pelaku usaha mikro yang menjual jasa transportasi. Mereka layak dapat bantuan," ujarnya.
Menurut Amin, pengemudi ojol memainkan peran penting dalam perekonomian keluarga. Banyak dari mereka mengandalkan subsidi BBM untuk menjaga biaya operasional tetap rendah, sehingga penghasilan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya larangan ini, dikhawatirkan penghasilan mereka akan semakin menurun.
Data yang diolah dari berbagai sumber menunjukkan bahwa jumlah pengemudi ojol di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 4 juta orang pada tahun 2024. Mereka berasal dari berbagai platform ojek online. Rata-rata penghasilan pengemudi ojol bervariasi, tergantung pada wilayah, jumlah pesanan, dan sistem insentif yang diterima. Menurut survei terbaru, pendapatan rata-rata mereka berada di bawah Rp 3,5 juta per bulan, dengan jam kerja yang bisa mencapai 12 jam per hari tanpa hari libur.
Amin menegaskan, pengemudi ojek online bukan hanya sekadar pekerja, melainkan bagian dari sektor usaha mikro yang berkontribusi nyata terhadap roda perekonomian. Ia mengingatkan bahwa subsidi BBM seharusnya ditujukan untuk membantu kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi, termasuk pengemudi ojol.
"Melarang mereka menggunakan BBM bersubsidi sama saja membebani mereka dengan biaya tambahan yang tidak sebanding dengan penghasilan mereka," jelasnya. Amin Ak pun mengimbau kepada pemerintah agar mencari solusi lain yang lebih adil dan berpihak pada rakyat kecil, khususnya bagi para pengemudi ojek online yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian keluarga.
Dengan adanya pernyataan ini, diharapkan pemerintah dapat mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut agar tidak merugikan masyarakat kecil yang sangat bergantung pada pekerjaan mereka.
ojol BBM bersubsidi PKS usaha mikro pemerintah