SEOUL, KOREA SELATAN — Presiden Yoon Suk Yeol telah mengumumkan keadaan darurat militer di Korea Selatan. Ia menuduh partai oposisi mengendalikan parlemen dan menunjukkan dukungan kepada Korea Utara.
Dalam sebuah konferensi pers yang disiarkan di televisi, Yoon menyatakan bahwa aktivitas oposisi telah membuat pemerintah terhambat. "Saya berkomitmen untuk memberantas kekuatan pro-Korea Utara dan melindungi tatanan demokrasi konstitusional," ujarnya.
Keputusan ini mengejutkan banyak pihak karena belum jelas bagaimana langkah ini akan mempengaruhi pemerintahan dan demokrasi di Korea Selatan. Sejak menjabat pada tahun 2022, Yoon mengalami penurunan dalam rating persetujuannya. Ia menghadapi kesulitan dalam mendorong agenda politiknya di tengah parlemen yang dikuasai oleh oposisi.
Partai Kekuatan Rakyat (People Power Party) yang dipimpin Yoon kini terjebak dalam kebuntuan dengan Partai Demokrat yang lebih liberal. Pertikaian ini terjadi terutama terkait dengan proyek anggaran untuk tahun depan.
Setelah pengumuman Yoon, Partai Demokrat dilaporkan mengadakan pertemuan darurat di antara para anggotanya untuk membahas langkah selanjutnya. Situasi ini menunjukkan ketegangan yang semakin meningkat dalam politik Korea Selatan, di mana perbedaan pandangan antara partai pemerintah dan oposisi semakin tajam.
Langkah Yoon untuk mengumumkan keadaan darurat militer ini akan menjadi perhatian utama bagi masyarakat dan pengamat politik, karena dapat berimplikasi besar bagi stabilitas negara dan kehidupan demokrasi di Korea Selatan.
Korsel Yoon Suk Yeol darurat militer oposisi Korea Utara