Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menolak dengan tegas usulan untuk menempatkan institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah struktur Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Penolakan ini disampaikan saat Tito menjawab pertanyaan wartawan mengenai latar belakang dari usulan tersebut.
Menurut Tito, posisi Polri yang saat ini berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia merupakan bagian dari hasil reformasi yang sudah berlangsung sejak lama. "Ya karena dari dulu memang sudah dipisahkan di bawah Presiden, itu kehendak reformasi. Sudah itu saja," ungkap Tito saat menutup wawancara.
Reformasi yang dimaksud adalah perubahan besar yang terjadi di Indonesia pada akhir 1990-an, yang bertujuan untuk memperbaiki struktur pemerintahan dan mengurangi kekuasaan yang terlalu besar pada satu institusi. Dengan memisahkan Polri dari Kemendagri, diharapkan akan tercipta independensi dalam pelaksanaan tugas kepolisian dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Keputusan Tito ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga struktur organisasi yang sudah ada, serta menghormati proses reformasi yang telah dilakukan. Penolakan tersebut juga mencerminkan pentingnya menjaga stabilitas dan integritas institusi Polri dalam menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum.
Dengan penolakan ini, Tito Karnavian berharap semua pihak dapat memahami alasan di balik struktur kelembagaan yang ada, serta mendukung upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja Polri yang lebih baik di masa mendatang.
Melalui pernyataannya, Tito juga mengajak masyarakat untuk terus memberikan dukungan kepada Polri dalam melaksanakan tugasnya menjaga keamanan dan ketertiban di Indonesia.
Mendagri Tito Karnavian Polri Kemendagri reformasi