Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy, mengumumkan bahwa partainya siap untuk mengajukan laporan mengenai pelanggaran yang terjadi selama pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pernyataan ini disampaikan di Kantor DPP PDI Perjuangan pada hari Kamis, 28 November 2024.
Dalam pernyataannya, Ronny Talapessy menekankan bahwa pelanggaran tersebut bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM). Menurutnya, MK telah memberikan keputusan yang tegas dalam perkara 136 yang berkaitan dengan sanksi pidana bagi pejabat daerah serta anggota TNI dan Polri yang terlibat dalam pelanggaran hukum.
"Kami melihat bahwa telah terjadi TSM di beberapa daerah, seperti Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Banten, dan Jawa Timur. Saat ini, kami sedang mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk melaporkan kasus ini," ujar Ronny.
Lebih jauh, Ronny juga mengungkapkan adanya masalah ketidaknetralan aparat keamanan selama Pilkada 2024. Ia menyebutkan bahwa ada penjabat kepala daerah yang mengganti camat di beberapa wilayah dengan tujuan untuk memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur tertentu. Hal ini, menurutnya, merupakan sebuah pelanggaran yang harus ditindaklanjuti.
PDI Perjuangan berkomitmen untuk memastikan bahwa pemilihan umum berlangsung secara adil dan transparan. Dengan mengungkapkan niat untuk melaporkan pelanggaran ini ke MK, mereka berharap dapat memperbaiki sistem pemilihan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di Indonesia.
PDI Perjuangan pelanggaran Mahkamah Konstitusi Pilkada 2024