Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS) baru-baru ini mengeluarkan pernyataan mengejutkan tentang Hong Kong. Menurut mereka, Hong Kong telah berubah dari pusat keuangan global yang dapat dipercaya menjadi tempat yang mendukung negara-negara otoriter. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Komite China DPR AS, John Moolenaar, dan dilaporkan oleh Bloomberg pada Kamis, 28 November 2024.
Moolenaar menyebutkan bahwa Hong Kong kini berperan sebagai pendukung bagi negara-negara yang memiliki sistem pemerintahan otoriter, seperti China, Iran, Rusia, dan Korea Utara. Perubahan ini dimulai sejak pertengahan 2020 ketika China mulai memperketat kontrolnya atas Hong Kong. Sejak itu, kelompok-kelompok pro-demokrasi di kota tersebut mengalami penekanan yang luar biasa.
Dalam sebuah surat yang dikirim kepada Menteri Keuangan AS, Janet Yellen, Komite China DPR AS menjelaskan bahwa Hong Kong telah menjadi tempat bagi berbagai praktik ilegal. Mereka mengungkapkan bahwa Hong Kong memberikan akses kepada Rusia untuk mendapatkan teknologi Barat yang dilarang. Selain itu, kota ini juga terlibat dalam pembentukan perusahaan-perusahaan cangkang yang digunakan untuk membeli minyak Iran yang terkena sanksi, membantu perdagangan emas dari Rusia, dan mengelola kapal-kapal yang terlibat dalam perdagangan ilegal dengan Korea Utara.
Satu poin penting yang diungkapkan dalam surat tersebut adalah bahwa sekitar 40 persen barang yang dikirim dari Hong Kong ke Rusia tahun lalu termasuk dalam daftar sanksi yang dikeluarkan oleh AS dan Eropa. "Barang-barang tersebut termasuk semikonduktor dan teknologi lain yang sangat dibutuhkan Rusia untuk perangnya di Ukraina," jelas surat itu.
Melihat pernyataan DPR AS ini, banyak yang bertanya-tanya tentang masa depan Hong Kong sebagai pusat keuangan. Apakah kota ini akan mampu mengembalikan reputasinya atau akan semakin terjebak dalam pengaruh negara-negara otoriter?
Pernyataan ini juga menambah ketegangan antara AS dan China, di saat hubungan kedua negara sedang dalam kondisi tegang. Banyak kalangan berharap agar situasi di Hong Kong bisa segera membaik pada masa mendatang.
DPR AS Hong Kong kejahatan keuangan China sanksi