Kebijakan pemerintah di bawah rezim Prabowo Subianto menunjukkan bahwa kekuasaan semakin terpusat. Dalam implementasinya, Undang-Undang Cipta Kerja memberikan seluruh kewenangan perizinan kepada pemerintah pusat. Hal ini berpengaruh besar terhadap pengelolaan sumber daya energi dan proyek-proyek transisi energi di Indonesia.
Dengan adanya UU Cipta Kerja, pemerintah pusat kini mengendalikan sepenuhnya proses transisi energi. Ini berarti bahwa keputusan penting mengenai energi, seperti pengembangan energi terbarukan dan pengurangan ketergantungan pada bahan bakar fosil, kini ditentukan oleh pihak pusat. Sementara itu, pemerintah daerah hanya berfungsi sebagai pelaksana proyek. Mereka bertugas untuk memastikan bahwa proyek-proyek transisi energi berjalan lancar tanpa memiliki wewenang untuk mengambil keputusan strategis.
Situasi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa pemerintah daerah tidak memiliki suara dalam pengelolaan sumber daya yang seharusnya menjadi hak mereka. Banyak pihak menilai bahwa dengan model seperti ini, pemerintah pusat memerlukan kepala daerah yang dapat dikendalikan sepenuhnya. Hal ini menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat dan bahkan kalangan intelektual, yang merasa bahwa suara mereka diabaikan.
Banyak gerakan masyarakat yang mulai bersuara menolak kebijakan ini, menggunakan tagar seperti #Golput2024 dan #TolakTambang. Mereka menganggap bahwa pemilu menjadi tidak relevan jika suara mereka tidak didengar dan jika keputusan penting hanya ditentukan oleh segelintir orang di pusat.
Para aktivis lingkungan juga memperingatkan bahwa kebijakan ini dapat meningkatkan risiko kerusakan lingkungan. Dengan pengembangan proyek-proyek energi yang tidak mempertimbangkan dampak lingkungan, masyarakat setempat bisa menjadi korban dari kebijakan yang tidak berpihak kepada mereka.
Dalam konteks ini, penting bagi masyarakat untuk terus mengawasi dan menyuarakan pendapat mereka terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Kita perlu memastikan agar setiap keputusan yang diambil tidak hanya menguntungkan segelintir orang, tetapi juga memperhatikan kepentingan masyarakat luas, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam dan energi.
Rezim Prabowo UU Cipta Kerja kebijakan energi pemerintah pusat daerah