Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Abdul Ghani Kasuba (AGK) dan 17 orang lainnya pada akhir tahun lalu. Penangkapan ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan pemberian hadiah atau janji untuk mendapatkan proyek pengadaan barang dan jasa, serta izin di Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan uang tunai sekitar 725 juta rupiah. Diketahui bahwa pada 20 Desember 2023, KPK telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka. Dari tujuh tersangka ini, empat di antaranya telah divonis bersalah dalam perkara yang sama. Salah satu di antara mereka adalah Stevi Thomas, seorang petinggi dari PT Trimegah Bangun Persada yang merupakan anak usaha dari Harita Group, perusahaan tambang nikel yang beroperasi di Pulau Obi.
Menurut informasi, nama lain yang juga diperiksa oleh KPK adalah Hasyim Daeng Barang, mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Maluku Utara. Hasyim pernah menjabat sebagai Direktur Hilirisasi Minerba BPKM ketika Bahlil Lahadalia berada di dalam kekuasaan. Selama menjabat sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Wali Kota Ternate, Hasyim diketahui pernah melobi Harita terkait pengadaan mobil sampah.
Melalui catatan saat ia menjabat sebagai Kadis ESDM, Hasyim terlibat dalam pengurusan 13 izin tambang yang diduga bermasalah dan maladministrasi. Tak hanya itu, Hasyim juga diduga aktif mengurus 37 blok Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), yang sebagian sudah dilelang.
Kasus ini menjadi perhatian publik, mengingat pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, terutama di daerah yang kaya seperti Maluku Utara. Dengan penangkapan ini, diharapkan dapat memberikan efek jera dan mendorong penegakan hukum yang lebih tegas terhadap praktik korupsi di berbagai sektor pemerintahan.