Dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024, biaya yang diperlukan untuk kampanye semakin tinggi. Hal ini diperparah dengan adanya masalah politik uang yang meresahkan. Menurut survei dari Indikator Politik Indonesia yang dilakukan pada Februari 2024, ditemukan bahwa 35,1 persen responden bersedia menerima uang atau hadiah dari calon yang mereka pilih. Selain itu, 7,3 persen responden mengaku akan memilih calon yang memberikan uang atau hadiah lebih banyak.
Fenomena ini menunjukkan bahwa praktik politik uang masih sangat kuat di Indonesia, dan dapat memengaruhi keputusan pemilih. Politik uang adalah tindakan memberikan uang atau barang kepada pemilih dengan tujuan untuk memengaruhi suara mereka.
Dalam konteks Pilkada 2024, banyak pihak menilai bahwa pencarian kepala daerah sebenarnya berkaitan dengan kepentingan pemerintahan saat ini, terutama untuk mengamankan daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam. Pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Jokowi sebelumnya dianggap kurang memperhatikan dampak lingkungan dan sosial dari kebijakan yang diambil. Kerusakan yang terjadi selama ini berpotensi dilanjutkan oleh kepala daerah baru yang akan terpilih.
Komunitas masyarakat, terutama yang berada di daerah yang terdampak ekstraktivisme, merasa semakin terancam. Oleh karena itu, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mengimbau masyarakat untuk tidak mempercayai seluruh proses elektoral dan kandidat yang bertanding dalam Pilkada 2024.
Dengan adanya survei ini, penting bagi pemilih untuk lebih bijak dalam menentukan pilihan mereka. Kesadaran akan praktik politik uang harus meningkat agar pemilih tidak terjebak dalam tawaran yang merugikan di masa depan.
Pilkada 2024 menjadi momen penting bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang dapat memperhatikan kepentingan rakyat dan lingkungan, bukan hanya sekadar mengejar keuntungan material.
Pilkada 2024 politik uang survei Indikator Politik