Pada tanggal 26 November 2024, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. Persetujuan ini berlangsung dalam Rapat Paripurna yang dihadiri oleh Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, Wakil Bupati Syah Natanegara, serta seluruh pimpinan DPRD.
Dalam APBD 2025, Kabupaten Trenggalek mengalami defisit anggaran sebesar Rp 32.283.203.551. Rincian pendapatan daerah diperkirakan mencapai Rp 1.969.908.569.100, sementara belanja daerah ditargetkan sebesar Rp 2.002.291.772.651.
Bupati Nur Arifin berharap, dengan disetujuinya APBD 2025 ini, dapat menjadi landasan bagi pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang. "Kami ingin APBD ini bukan hanya sekadar angka, tetapi dapat diwujudkan dalam bentuk pembangunan yang nyata bagi masyarakat," ujar Bupati.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menekankan pentingnya inovasi dalam meningkatkan pendapatan daerah. Ia meminta kepada jajaran pemerintah daerah untuk tidak hanya bekerja dengan cara biasa, tetapi harus ada terobosan baru. Salah satu ide yang diusulkan adalah agar Badan Pendapatan Daerah dapat berfungsi secara mandiri sebagai organisasi tersendiri.
Selain itu, Bupati Nur Arifin juga menggarisbawahi beberapa hal penting lainnya. Ia menekankan perlunya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045. Bupati juga mengajak semua pihak untuk memperhatikan aspek Lingkungan Hidup guna mempersiapkan program Net Zero Carbon, yang bertujuan untuk mengurangi emisi karbon di tahun yang akan datang.
Dengan disetujuinya APBD 2025, diharapkan Kabupaten Trenggalek dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan, serta mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakatnya.
APBD Trenggalek DPRD defisit pembangunan