Jakarta, 25 November 2024 – Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, menghadiri rapat kerja antara Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI dengan Komisi I DPR RI di Jakarta pada Senin lalu. Dalam rapat tersebut, Menhan Sjafrie memaparkan kebijakan strategis pertahanan negara untuk tahun 2025.
Menhan menekankan komitmen Kemhan dan TNI untuk menjaga netralitas selama Pilkada Serentak dan memperkenalkan target 100 hari yang akan fokus pada pengembangan kekuatan pertahanan negara. "Kita berupaya untuk memastikan Indonesia siap menghadapi berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri," ujar Menhan.
Dalam paparan tersebut, Menhan juga menjelaskan bahwa strategi Kemhan berfokus pada keberlanjutan dan pengembangan pertahanan yang telah dirintis oleh Presiden Prabowo Subianto saat menjabat sebagai Menhan sebelumnya. Pembangunan ini terintegrasi dengan konsep Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) dan amanat konstitusi dari Pembukaan UUD 1945 untuk melindungi bangsa Indonesia.
Menurut Menhan, penting untuk memiliki kesinambungan dalam pembangunan pertahanan. Ini bertujuan untuk memastikan kesiapan Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada. Selain itu, Menhan juga menekankan pentingnya kontribusi sektor pertahanan terhadap pembangunan ekonomi nasional.
Kemhan akan fokus pada program-program strategis seperti pembentukan Dewan Pertahanan Nasional, kebijakan Perisai Trisula Nusantara, peran UNHAN, reformasi birokrasi pertahanan, pemeliharaan personel, serta pengembangan kemampuan pertahanan untuk mendukung ekonomi. Selain itu, akan ada review anggaran yang dilakukan oleh BPKP dan kerja sama internasional yang tidak berbasis pakta pertahanan.
Salah satu rencana penting yang disampaikan adalah pengembangan sebanyak 100 batalyon teritorial pada tahun 2025. Kebijakan ini merupakan bagian dari Perisai Trisula Nusantara, yang bertujuan untuk mendukung pertahanan wilayah dan memperkuat hubungan antara TNI dan masyarakat, khususnya di daerah yang rawan konflik atau bencana.
Menhan Sjafrie juga menegaskan komitmen Indonesia untuk mengedepankan pendekatan diplomatik. Hal ini dilakukan dengan mengutamakan perdamaian dan penyelesaian sengketa secara damai di tingkat global dan regional. Menurutnya, ancaman terhadap ketahanan nasional, terutama dalam hal swasembada pangan dan energi, merupakan perhatian penting yang harus segera ditangani demi kemandirian dan kedaulatan negara.
Dengan langkah-langkah yang diambil ini, Kemhan berharap dapat menciptakan kondisi yang aman dan stabil bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Menhan Kebijakan Pertahanan TNI Rapat Kerja Jakarta