Jakarta, 25 November 2024 - Aksi serentak dilakukan di berbagai daerah untuk menolak pelaksanaan Pilkada 2024. Para aktivis dan masyarakat merasa khawatir bahwa pemilihan kepala daerah ini akan membawa dampak buruk bagi lingkungan dan kehidupan rakyat.
Dalam pemerintahan yang dipimpin oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, terungkap bahwa 34 dari 48 menteri, atau sekitar 70,8%, memiliki afiliasi dengan bisnis industri ekstraktif. Hal ini menimbulkan keprihatinan karena mereka berasal dari partai-partai yang sebelumnya loloskan undang-undang yang merugikan sumber daya alam, seperti revisi UU Minerba dan UU Cipta Kerja. Kebijakan ini dianggap telah menyebabkan konflik agraria dan kerusakan lingkungan yang diderita oleh masyarakat.
Perluasan industri ekstraktif kini tengah digalakkan di seluruh Indonesia, dari Sumatera hingga Papua, di bawah dalih transisi energi dan solusi untuk krisis iklim. Namun, tindakan ini berpotensi melanggar hak asasi manusia, merusak sumber daya air dan pangan, serta menyebabkan kemiskinan struktural bagi warga yang tinggal di dekat area tambang.
Para pemilik industri ekstraktif, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, serta elit politik, diuntungkan dari kebijakan ini. Mereka adalah pemilik tambang batu bara, nikel, timah, hingga panas bumi. Dengan kondisi ini, banyak pihak berpendapat bahwa siapapun yang terpilih dalam Pilkada 2024 akan menjadi "boneka" yang hanya menjalankan perintah rezim baru.
Dalam aksi yang dilakukan pada hari ini, peserta berkumpul di Gedung DPR RI pada pukul 10.00 WIB. Mereka menyerukan agar semua pihak lebih memperhatikan dampak negatif dari kebijakan yang ada. Mereka ingin mengingatkan bahwa Pilkada 2024 bisa berpotensi membawa "petaka" bagi rakyat dan lingkungan.
"Kami mengajak jurnalis dan organisasi masyarakat sipil untuk ikut serta dalam aksi ini, untuk menyuarakan kepentingan rakyat dan lingkungan hidup yang terancam," ungkap salah satu peserta aksi.
Aksi ini diharapkan bisa menjadi perhatian bagi pemerintah dan masyarakat untuk lebih peduli terhadap isu lingkungan dan dampak kebijakan yang diambil. Keberlanjutan hidup rakyat dan lingkungan yang sehat harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan yang diambil.
Dengan berbagai kebijakan yang telah disiapkan dari tingkat pusat hingga daerah, banyak yang khawatir bahwa Pilkada 2024 tidak akan membawa perubahan yang diharapkan. Sebaliknya, bisa jadi justru memperburuk situasi yang ada dan semakin menjauhkan harapan masyarakat untuk hidup dengan lebih baik.
Pilkada 2024 lingkungan aksi protes Prabowo Subianto Gibran Rakabuming