Pemerintah Kabupaten Ponorogo dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ponorogo telah sepakat untuk menaikkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk tahun anggaran 2025. Kesepakatan ini diambil dalam sidang paripurna DPRD Ponorogo yang berlangsung pada hari Senin, 18 November 2024.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh Pelaksana Jabatan (Pjs) Bupati Ponorogo, Joko Irianto, dan Pimpinan DPRD Ponorogo. Dalam sidang tersebut, Pjs Bupati Joko Irianto menjelaskan bahwa proyeksi pendapatan daerah untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp2,47 triliun. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar Rp108,7 miliar dibandingkan dengan rencana awal yang hanya Rp2,36 triliun.
Belanja daerah juga mengalami peningkatan, dari semula direncanakan sebesar Rp2,3 triliun menjadi Rp2,4 triliun, atau bertambah Rp104,2 miliar. Selain itu, penerimaan pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp300 juta, sedangkan pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp53,3 miliar.
"Dengan demikian, terdapat defisit pembiayaan sebesar Rp53 miliar. Defisit ini akan diseimbangkan dengan surplus pendapatan dikurangi belanja," jelas Joko Irianto.
Setelah kesepakatan ini, Pjs Bupati mengungkapkan bahwa Raperda APBD Ponorogo 2025 akan diajukan kepada Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi. Proses ini penting agar Raperda dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) APBD Ponorogo tahun 2025.
"Raperda ini akan ditetapkan menjadi perda jika gubernur menyatakan bahwa tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi," tambahnya.
Dengan adanya kesepakatan ini, diharapkan anggaran yang ditetapkan dapat mendukung berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah di Ponorogo, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ponorogo APBD anggaran pemerintah DPRD