Pada hari Senin, pemerintah Inggris mengumumkan penangguhan 30 dari total 350 izin ekspor senjata ke Israel. Keputusan ini diambil setelah adanya peninjauan di bawah pemerintahan Partai Buruh baru, yang menemukan bahwa senjata buatan Inggris mungkin telah digunakan dalam pelanggaran hukum kemanusiaan internasional di Gaza.
Para pendukung pro-Palestina mengecam keputusan ini dengan menyatakan bahwa langkah tersebut “terlalu sedikit dan terlambat”. Mereka menyoroti bahwa bagian-bagian dari pesawat tempur F-35 tidak termasuk dalam penangguhan parsial ini. Hal ini menjadi perhatian karena militer Israel dilaporkan menggunakan pesawat F-35 dalam serangan pada tanggal 13 Juli di zona aman yang telah ditentukan, yang mengakibatkan kematian setidaknya 90 orang.
Yasmine Ahmed, Direktur Human Rights Watch di Inggris, menyatakan, “Penangguhan izin ekspor memakan waktu terlalu lama dan tidak cukup jauh.” Ia menambahkan bahwa “keputusan pemerintah Inggris untuk mengeluarkan komponen untuk F-35, yang merupakan andalan dalam kampanye bom brutal Israel, menunjukkan ketidakpahaman terhadap hukum atau pengabaian yang disengaja.”
Di sisi lain, para pendukung pro-Israel menyatakan “kekhawatiran mendalam” dan “kekecewaan” terhadap keputusan ini. Mereka menegaskan bahwa pengumuman Inggris ini terjadi pada hari yang sama ketika enam sandera Israel ditemukan tewas di Gaza dan dimakamkan.
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menggambarkan keputusan ini sebagai "malu", dan menambahkan bahwa Israel akan menang melawan Hamas "dengan atau tanpa senjata Inggris".
Keputusan ini menunjukkan ketegangan yang semakin meningkat antara Inggris dan Israel menyusul kekerasan yang bertahan lama di wilayah tersebut, yang seringkali melibatkan isu-isu pelik terkait hak asasi manusia dan hukum internasional.
Ekspor senjata Israel Inggris Gaza