Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) telah mengeluarkan instruksi untuk menunda penyaluran bantuan sosial (bansos) di seluruh daerah Indonesia. Penundaan ini berlaku hingga pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2024 selesai. Kebijakan ini diumumkan dalam Surat Edaran Nomor 800.1.12.4/5814/SJ yang ditandatangani oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, pada tanggal 13 November 2024.
Tujuan dari penundaan ini adalah untuk menjaga netralitas dalam proses Pilkada dan menghindari potensi penyalahgunaan bantuan sosial sebagai alat politik. Dalam surat edaran tersebut, dinyatakan bahwa penyaluran bansos yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau sumber anggaran lainnya akan ditunda hingga setelah pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024.
Bima Arya Sugiarto menjelaskan bahwa keputusan ini diambil setelah adanya kesepakatan dengan Komisi II DPR RI dalam rapat tanggal 12 November 2024. "Penyaluran bantuan sosial berpotensi dimanfaatkan sebagai alat politik. Oleh karena itu, untuk menjaga integritas dan profesionalitas pemerintahan, penundaan ini diberlakukan," jelasnya.
Namun, ada pengecualian bagi daerah yang terkena bencana. Bantuan sosial tetap bisa disalurkan kepada korban bencana yang membutuhkan bantuan mendesak. Proses penyalurannya harus dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, agar tepat sasaran, tepat guna, dan tepat waktu sesuai dengan keadaan di lapangan. Kepala daerah juga diwajibkan untuk melaporkan penyaluran bantuan sosial bencana kepada Mendagri.
Bima Arya juga meminta kepada seluruh kepala daerah untuk meningkatkan pengawasan dan kontrol terhadap penyaluran bantuan sosial. Ini bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan atau pelanggaran. Apabila ada laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran dalam penyaluran bansos, tindakan cepat harus diambil untuk menangani masalah tersebut.
Plt. Kepala Dinas Sosial Kota Batu, MD Forkan, berharap kebijakan ini dapat menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pilkada di Kota Batu. Dengan adanya penundaan ini, diharapkan masyarakat dapat merasa lebih aman dan terhindar dari potensi penyalahgunaan bansos selama masa kampanye.
bantuan sosial Pilkada 2024 Kemendagri penundaan