Jakarta – Tugas Public Service Obligation (PSO) dan aksi korporasi dari perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan dialihkan ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Danantara). Peralihan ini direncanakan akan mulai berlaku pada tahun 2025. Saat ini, tugas-tugas tersebut masih berada di bawah kendali Kementerian BUMN.
Pergeseran tugas ini akan diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) yang saat ini masih dalam tahap penyelesaian oleh pemerintah. Wakil Kepala BP Danantara, Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang, menjelaskan bahwa hingga saat ini, pihaknya belum dapat memberikan penugasan kepada BUMN karena regulasi hukum yang diperlukan masih dalam proses penyusunan.
Kaharuddin juga menambahkan bahwa mereka masih menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto. "Tugas dan aksi korporasi BUMN yang dialihkan ke BP Danantara mulai dieksekusi pada tahun 2025," ujarnya dalam sebuah wawancara dengan IDXChannel pada Senin (18/11/2024).
Menurut Kaharuddin, meskipun sudah direncanakan untuk 2025, ada kemungkinan pelaksanaannya bisa sedikit lebih lambat. BP Danantara masih menunggu pengesahan PP dan Perpres. Kaharuddin memperkirakan bahwa kedua peraturan tersebut akan diterbitkan setelah Presiden Prabowo kembali dari kunjungan kerjanya ke beberapa negara.
"Begitu kembali Presiden dari luar negeri, sesegera mungkin dilakukan, diterbitkan (PP dan Perpres)," jelasnya. Kaharuddin menekankan pentingnya kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Presiden mendatang serta waktu keluarnya kebijakan tersebut.
BP Danantara akan mengelola tujuh BUMN pada tahap awal, dengan dana kelolaan yang diperkirakan mencapai USD600 miliar atau sekitar Rp9.520 triliun, berdasarkan kurs Rp15.880 per USD. Ini merupakan langkah awal setelah BP Danantara resmi diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Dengan adanya BP Danantara, diharapkan pengelolaan BUMN akan lebih terfokus dan dapat mendukung visi serta misi Presiden dalam mengembangkan ekonomi negara.
BUMN BP Danantara Prabowo Subianto peraturan pemerintah