Jakarta, 15 November 2024 - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, atau yang biasa dipanggil Ara, sedang mengusulkan penghapusan beberapa komponen pajak yang berkaitan dengan pembelian rumah. Usulan ini ditujukan terutama untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hal ini diungkapkan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir, saat ditemui di gedung Kementerian BUMN.
Erick Thohir menyatakan bahwa pajak yang diusulkan untuk dihapus meliputi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh). Selain itu, ia juga menyebutkan perlunya pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang biasanya dipungut oleh pemerintah daerah.
"Bahkan beberapa pajak pun Pak Ara sedang bernegosiasi dengan Menteri Keuangan untuk perumahan rakyat, ya kalau bisa beberapa pajak dihapus," ujar Erick. Ia menambahkan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat program penyediaan 3 juta rumah yang ditujukan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.
Usulan ini diharapkan dapat mempermudah akses masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah. Dengan penghapusan pajak, biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli rumah bisa menjadi lebih murah, sehingga lebih banyak orang dapat memiliki rumah pribadi.
Program penyediaan rumah ini sangat penting, mengingat banyaknya masyarakat yang masih kesulitan untuk memiliki tempat tinggal yang layak. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan lebih banyak masyarakat dapat terlayani dan mendapatkan rumah impian mereka.
Keputusan mengenai usulan ini kini berada di tangan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ia diharapkan dapat segera memberikan tanggapan positif untuk mendukung program ini.
Dengan adanya inisiatif ini, diharapkan akan terjadi peningkatan jumlah pemilik rumah di Indonesia, khususnya di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan mereka.
Menteri PKP Maruarar Sirait pajak perumahan MBR Sri Mulyani