Pemerintah Inggris telah memutuskan untuk menghentikan 30 dari 350 lisensi ekspor senjata yang dikirimkan ke Israel. Keputusan ini telah dikonfirmasi oleh para menteri kabinet Inggris.
David Lammy, Menteri Luar Negeri Inggris, menyatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Keir Starmer telah menyimpulkan bahwa terdapat "risiko yang jelas" bahwa barang-barang ini bisa digunakan untuk "melakukan atau memfasilitasi pelanggaran serius terhadap hukum kemanusiaan internasional." Hukum kemanusiaan internasional adalah seperangkat aturan yang diterapkan dalam konflik bersenjata untuk melindungi mereka yang tidak terlibat dalam permusuhan, seperti warga sipil dan para korban.
Lammy juga menegaskan bahwa keputusan ini bukanlah penilaian mengenai apakah Israel bersalah atau tidak dalam melanggar hukum internasional. Barang-barang yang dilarang ini termasuk bagian-bagian untuk pesawat tempur, helikopter, dan drone, serta komponen yang digunakan untuk penargetan di darat.
Inggris adalah salah satu dari beberapa negara yang menghadapi tekanan meningkat untuk menghentikan ekspor senjata ke Israel, terutama karena meningkatnya jumlah korban sipil dan krisis kemanusiaan di Gaza.
Menanggapi keputusan ini, Yoav Gallant, Menteri Pertahanan Israel, menyatakan bahwa pemerintahnya "sangat kecewa" dengan langkah tersebut. Namun, John Healey, rekan Gallant dari Inggris, mengungkapkan bahwa keputusan ini tidak akan berdampak "material" pada keamanan Israel.
Ekspor senjata Israel hukum internasional