Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia mengumumkan bahwa belanja negara selama sepuluh bulan pertama tahun 2024 mencapai Rp2.556 triliun. Angka ini setara dengan 76,9 persen dari total pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan dalam konferensi pers mengenai APBN KiTa di Jakarta pada Jumat (8/11/2024), bahwa pertumbuhan belanja negara tahun ini sangat positif, dengan peningkatan mencapai 14,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya. "Ini memberikan dampak yang cukup baik bagi perekonomian," ujarnya.
Hingga akhir bulan Oktober 2024, Kemenkeu mencatat bahwa APBN mengalami defisit lebih dari Rp309,2 triliun, yang setara dengan 1,37 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Sri Mulyani menilai angka defisit tersebut masih kecil jika dibandingkan dengan batas defisit yang ditetapkan dalam APBN 2024.
"Ini masih kecil dibandingkan dengan pagu defisit APBN 2024 yang telah disepakati bersama DPR," tambahnya.
Pendapatan negara hingga akhir Oktober mencapai Rp2.247 triliun, yang mencakup 80,2 persen dari target APBN 2024. Selain itu, dari sisi keseimbangan primer, APBN 2024 mencatatkan surplus sebesar Rp97,1 triliun. Keseimbangan primer adalah selisih antara penerimaan negara dan belanja, di luar pembayaran bunga utang.
Dengan kata lain, pencapaian surplus ini menunjukkan bahwa keseimbangan primer Indonesia berada dalam kondisi yang positif, yang berarti bahwa penerimaan negara lebih besar dibandingkan pengeluaran untuk belanja, tidak termasuk bunga utang.
Informasi ini menunjukkan bahwa meskipun ada defisit, pengelolaan keuangan negara masih dalam jalur yang baik. Pemerintah tetap optimis bahwa kondisi ekonomi akan terus membaik seiring dengan pertumbuhan belanja yang meningkat.
Kementerian Keuangan belanja negara APBN Sri Mulyani defisit