Manchester, Inggris - Dana Abuqamar, seorang mahasiswi hukum, berhasil mengembalikan visa belajarnya setelah menang dalam banding terhadap keputusan pemerintah Inggris yang mencabut visa tersebut. Kejadian ini bermula ketika Dana berbicara di sebuah demonstrasi pro-Palestina pada tanggal 8 Oktober, sehari setelah serangan yang dipimpin Hamas di Israel selatan.
Setelah berbicara di acara tersebut, Dana menerima kabar buruk bahwa visa belajarnya mungkin akan dicabut. Dokumen pengadilan menunjukkan bahwa pejabat pemerintah menginstruksikan untuk mengevaluasi kemungkinan pencabutan visa Dana. Kasusnya kemudian dirujuk ke unit-unit khusus di Kementerian Dalam Negeri Inggris, termasuk Tim Ketegangan Komunitas Nasional dan Unit Analisis Keamanan Dalam Negeri.
Meskipun ada laporan dari salah satu unit yang menyatakan bahwa Dana tidak menimbulkan ancaman, dua unit lainnya mengklaim bahwa ia mendukung Hamas karena keterkaitan grupnya, Manchester Friends of Palestine, dengan kelompok kampanye pro-Palestina lainnya.
Namun, Dana membantah klaim tersebut. Dalam keputusan akhir, Hakim Melanie Plimmer mengatakan bahwa Dana "bukan seorang ekstremis". Dana menyatakan, "Sangat mengejutkan melihat bagaimana para menteri menggunakan kekuasaan imigrasi dan kontra-terorisme untuk mengejar tujuan pribadi dan politik."
Dia menambahkan, "Hukum-hukum ini seharusnya melindungi hak asasi manusia, tetapi disalahgunakan untuk menekan pendapat politik yang tidak disetujui pemerintah." Dana berharap pengalamannya dapat memberikan inspirasi bagi aktivis lainnya untuk terus berjuang.
"Keputusan ini seharusnya memberikan harapan kepada para aktivis untuk terus bersuara dan menunjukkan bahwa meskipun perjuangan ini sulit, keadilan masih bisa dicapai," ungkapnya dengan semangat.
Dengan kemenangannya, Dana merasa hidupnya kini kembali ke jalur yang benar. Dia mengatakan, "Pengalaman ini hanya memperkuat komitmen saya terhadap hukum. Melihat kelemahan dalam sistem, saya merasa semakin terdorong untuk melindungi hak asasi manusia."
Dana Abuqamar visa belajar pro-Palestina Inggris hak asasi manusia