Jakarta, 7 November 2024 - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta baru saja mengeluarkan keputusan yang mengejutkan. Majelis Hakim menolak gugatan dari Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas yang meminta agar Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13/TNI/Tahun 2024 yang memberikan pangkat istimewa kepada Letnan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto dibatalkan. Keputusan ini diambil pada tanggal 31 Oktober 2024 dalam Perkara Nomor 186/G/2024/PTUN.JKT.
Koalisi Masyarakat Sipil menyatakan bahwa keputusan ini merupakan langkah mundur dalam upaya menegakkan keadilan dan hak asasi manusia. Mereka mengecam keras keputusan Majelis Hakim yang menolak gugatan dengan alasan para penggugat tidak memiliki legal standing atau kedudukan hukum yang sah. "Keputusan ini mencederai prinsip keadilan dan menunjukkan adanya upaya untuk melanggengkan impunitas," ujar salah satu anggota koalisi.
Menurut Koalisi, alasan yang diberikan oleh Majelis Hakim tidak substansial dan terkesan menghindari aspek-aspek penting dalam gugatan. Hal ini menjadi sorotan utama bagi masyarakat sipil yang menginginkan keadilan dan transparansi dalam proses hukum.
Untuk menanggapi putusan ini, Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas akan mengadakan konferensi pers yang terbuka bagi media dan masyarakat. Konferensi pers ini akan dilaksanakan pada:
- Hari, Tanggal: Kamis, 7 November 2024
Koalisi mengundang semua pihak untuk mengikuti konferensi pers ini sebagai bentuk dukungan terhadap upaya menegakkan keadilan. Keputusan PTUN Jakarta ini menjadi perhatian penting bagi masyarakat Indonesia, khususnya terkait isu keadilan dan hak asasi manusia.
PTUN Jakarta Koalisi Masyarakat Sipil Prabowo Subianto gugatan