Kementerian BUMN Fokus Selesaikan Masalah Dana Pensiun
Jakarta, 6 November 2024 - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengumumkan fokusnya untuk menyelesaikan masalah dana pensiun (dapen) perusahaan pelat merah selama lima tahun ke depan. Hal ini disampaikan oleh Menteri BUMN, Erick Thohir, dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa.
Erick Thohir mengungkapkan bahwa banyak kasus korupsi di dana pensiun yang terjadi di berbagai perusahaan milik negara. Kasus-kasus ini menjadi pekerjaan rumah (PR) yang harus segera diselesaikan. "Di mana kita bisa lihat banyak kasus korupsi di dana pensiun BUMN, yang kita sekarang mulai akan bertemu dengan pihak Kejaksaan Agung," ujar Erick.
Kementerian BUMN berencana untuk kembali menggalakkan program ‘bersih-bersih’ BUMN, yang salah satunya adalah dengan menggandeng Kejaksaan Agung. Program ini bertujuan untuk mencegah korupsi agar tidak merugikan para pensiunan perusahaan di masa yang akan datang.
Erick menegaskan pentingnya konsolidasi dana pensiun dan menyelesaikan program bersih-bersih dana pensiun yang tertinggal. Sebelumnya, ia menyatakan bahwa 70 persen dari 48 dana pensiun yang dikelola oleh perusahaan BUMN mengalami masalah atau dalam keadaan 'sakit'.
Pembenahan dana pensiun ini menjadi tanggung jawab utama pemegang saham. Menteri BUMN menekankan perlunya langkah-langkah pembenahan yang agresif agar para pensiunan dapat menikmati dan mendapatkan hak-haknya dengan baik.
Dengan langkah ini, Kementerian BUMN berharap dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana pensiun di perusahaan pelat merah dan memberikan rasa aman bagi para pensiunan.
Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat mengikuti perkembangan berita terkait langkah-langkah yang diambil oleh Kementerian BUMN dan Kejaksaan Agung dalam menangani kasus-kasus korupsi dana pensiun.
BUMN dana pensiun korupsi Erick Thohir Kejaksaan Agung