Sejumlah senator Demokrat di Amerika Serikat sedang mengusulkan pengakuan resmi terhadap negara Palestina sebagai jalan terbaik untuk mencegah penderitaan di masa depan. Usulan ini diajukan oleh Senator Jeff Merkley dari Oregon, yang memperkenalkan resolusi tidak mengikat pada hari Kamis. Ini adalah kali pertama dalam sejarah Senat AS ada proposal seperti ini.
Dalam pernyataannya, Senator Merkley yang juga anggota senior Komite Hubungan Luar Negeri Senat mengatakan, "Pengakuan terhadap negara Palestina bukan hanya langkah praktis yang bisa membantu menciptakan masa depan di mana Palestina dan Israel bisa hidup dalam kebebasan, martabat, dan keamanan, tetapi juga hal yang benar untuk dilakukan." Dia menambahkan, "Satu-satunya jalan yang realistis adalah dua negara untuk dua rakyat. Tujuan dari negara Palestina tidak bisa lagi ditunda jika kita ingin generasi berikutnya terhindar dari penderitaan dan ketidakamanan yang sama."
Merkley menegaskan bahwa Amerika Serikat memiliki tanggung jawab untuk memimpin inisiatif ini, dan waktu untuk melakukannya adalah sekarang. Konflik di Gaza semakin memanas sejak Oktober 2023, setelah serangan dari kelompok Hamas yang memicu serangan balasan dari Israel. Sejak saat itu, lebih dari 65.000 orang tewas di Gaza yang sedang dalam keadaan terkepung.
Resolusi ini juga menyebutkan perlunya gencatan senjata segera, pembebasan sandera, dan bantuan kemanusiaan yang masuk ke Gaza. Banyak organisasi hak asasi manusia dan pakar genosida menyebut perang di Gaza sebagai bentuk genosida, bahkan sebelum PBB secara resmi menyatakan hal tersebut pada hari Selasa.
Meskipun kemungkinan besar resolusi ini tidak akan disetujui oleh Senat yang dikuasai Partai Republik, isu ini menunjukkan adanya dukungan yang semakin besar terhadap solusi dua negara. Hal ini semakin penting mengingat perang yang brutal di Gaza yang tampaknya tidak akan segera berakhir.
Selain itu, minggu ini beberapa negara sekutu Barat seperti Kanada, Prancis, Inggris, dan Australia berencana mengakui negara Palestina di Sidang Umum PBB di New York pada tahun 2025. Namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden AS Donald Trump sudah mengkritik langkah-langkah pengakuan ini, menyebutnya sebagai tindakan yang dapat memperpanjang konflik.
Senator AS Palestina perdamaian konflik pengakuan negara dua negara