Industri film Indonesia sedang berkembang, tetapi menghadapi berbagai tantangan. Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Novita Hardini, menyoroti bahwa biaya produksi film di Indonesia jauh lebih mahal dibandingkan negara lain seperti Amerika Serikat dan Korea Selatan. Bahkan, biaya ini bisa melebihi biaya di New York dan Korea, yang tentu menyulitkan para pembuat film lokal.
Selain biaya yang tinggi, industri film di Indonesia juga kekurangan insentif atau bantuan dari pemerintah. Insentif ini penting agar film-film yang mengangkat budaya dan keindahan Indonesia bisa lebih mudah diproduksi dan dipromosikan. Padahal, menurut data dari Kemenparekraf, sektor film dan animasi menyumbang lebih dari Rp1,5 triliun terhadap PDB ekonomi kreatif Indonesia pada tahun 2024.
Novita Hardini berharap agar pemerintah, khususnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, segera membuat kebijakan yang mendukung para pelaku film nasional. Ia mengusulkan agar ada insentif seperti pembebasan pajak lokasi syuting, subsidi produksi, dan kemudahan perizinan. Kebijakan ini diharapkan bisa membantu film-film yang mengangkat tema budaya dan pariwisata Indonesia agar lebih mudah dibuat dan dipromosikan.
"Saya berharap proses syuting bisa mengangkat budaya, kearifan lokal, dan cerita yang membumi, sehingga wajah Indonesia bisa dikenal di seluruh dunia dan meningkatkan daya tarik wisata dari setiap destinasi yang diangkat dalam film," ujar Novita Hardini.
Dengan adanya dukungan ini, diharapkan industri film Indonesia tidak hanya bisa bersaing di tingkat nasional, tetapi juga mampu menampilkan keindahan dan kekayaan budaya Indonesia ke panggung dunia. Pemerintah diharapkan segera merespon kebutuhan ini agar industri film nasional dapat terus berkembang dan memberikan manfaat besar bagi ekonomi dan kebudayaan Indonesia.
biaya produksi film insentif film budaya Indonesia pariwisata DPR RI