Pada hari Rabu, 17 September 2025, warga Indonesia akan menyaksikan momen penting di Mahkamah Konstitusi RI. Mahkamah akan membacakan putusan terkait uji formil terhadap Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). Revisi ini telah menuai banyak perhatian karena dianggap bermasalah secara hukum dan berpotensi membahayakan prinsip demokrasi di Indonesia.
Sejak Mei 2025, sekelompok koalisi masyarakat sipil bersama tokoh publik telah mengajukan uji formil terhadap revisi tersebut. Mereka menilai bahwa proses pembahasan dan pengesahan revisi UU TNI tidak dilakukan secara benar dan sesuai prosedur. Banyak pasal dalam revisi ini yang dianggap bermasalah dan berisiko mengembalikan dwifungsi militer, yaitu fungsi militer di luar tugas pertahanan negara, yang selama ini menjadi kekhawatiran banyak pihak.
Acara ini akan berlangsung mulai pukul 13.30 WIB dan diperkirakan selesai setelah pengumuman keputusan dari hakim. Tempatnya di Mahkamah Konstitusi yang berlokasi di Jl. Medan Merdeka Barat No.6, Jakarta Pusat.
Masyarakat diundang untuk hadir dan menyaksikan langsung pengumuman ini. Selain itu, masyarakat juga didorong untuk menyuarakan penolakan terhadap revisi UU TNI yang dianggap bisa mengancam profesionalisme TNI dan mengurangi kekuasaan sipil dalam pengawalan keamanan negara.
Berbagai kalangan menegaskan pentingnya menjaga prinsip demokrasi dan supremasi sipil. Mereka menilai bahwa revisi ini berpotensi mengembalikan kekuasaan militer yang berlebihan, yang bisa merusak sistem demokrasi yang telah berjalan selama ini.
Dengan adanya acara ini, diharapkan masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga demokrasi dan mengawasi proses legislasi yang berkaitan dengan keamanan dan pertahanan negara. Mari bersama-sama kita kawal agar militer tetap berada di bawah kendali sipil dan profesional.
Mahkamah Konstitusi Revisi UU TNI uji formil demokrasi militer