Sejak 25 Agustus 2025, berbagai aksi massa di Indonesia menunjukkan adanya pembatasan dan pelarangan media yang meliput aktivitas tersebut. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menyatakan bahwa tindakan ini adalah bentuk pembungkaman dan intervensi terhadap kebebasan pers. Mereka menegaskan bahwa kebebasan pers adalah syarat utama demokrasi dan tidak bisa dinegosikan. Pembatasan ini mengingatkan kita pada masa Orde Baru, di mana media sering dikendalikan dan dibatasi.
Menurut AJI, jurnalis dan media harus bebas menyampaikan fakta dan data, karena tanpa fakta tidak ada kebenaran. Tanpa kebenaran, masyarakat sulit membangun kepercayaan dan memiliki pemahaman yang sama tentang realitas yang berlangsung.
Salah satu tokoh yang dikutip dalam pernyataan ini adalah Maria Angelita Ressa, yang mengatakan, "Tanpa fakta, tidak ada kebenaran. Tanpa kebenaran, tidak ada kepercayaan. Tanpa kepercayaan, kita tidak memiliki realitas bersama."
Aksi-aksi yang berlangsung sejak akhir Agustus ini juga mendapat perhatian dari berbagai kalangan, yang menganggap bahwa upaya pembatasan media adalah bentuk upaya mengendalikan informasi dan membungkam suara yang kritis. Hal ini menjadi perhatian karena keberadaan media yang bebas dan independen sangat penting dalam menjaga demokrasi dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar.
Selain itu, sejumlah aksi yang dilakukan juga menuntut agar aparat menghentikan kekerasan dan brutalitas terhadap jurnalis serta memastikan kebebasan pers tetap terjaga. Isu ini menjadi semakin relevan dengan maraknya praktik represif yang mengingatkan kita pada masa lalu yang kelam.
Melalui media sosial dan berbagai platform, masyarakat dan organisasi seperti AJI terus mengingatkan pentingnya menjaga kebebasan pers sebagai bagian dari hak asasi manusia dan fondasi demokrasi yang sehat.
kebebasan pers pembungkaman media aksi massa demokrasi pelarangan media