Pada tanggal 30 Agustus 2025, muncul seruan keras dari warga yang menuntut reformasi total terhadap kepolisian di Indonesia. Mereka menilai bahwa salah satu penyebab utama dari aksi brutal dan kekerasan yang dilakukan polisi adalah karena terlalu banyak dana yang diberikan kepada institusi tersebut.
Warga menyampaikan bahwa anggaran yang disetujui oleh Presiden Prabowo dan DPR digunakan untuk membeli kendaraan taktis (Rantis) dan perlengkapan lain yang justru memperkuat kekuatan militer di dalam tubuh kepolisian. Menurut mereka, dana tersebut seharusnya digunakan untuk melindungi warga, bukan untuk memperkuat senjata dan alat kekerasan.
Seruan ini mengajak pemerintah dan DPR untuk berhenti mendanai polisi yang berlebihan. Mereka percaya bahwa dengan memangkas anggaran tersebut, polisi akan lebih fokus pada tugas utama mereka, yaitu melindungi warga dan menegakkan hukum dengan cara yang ramah dan manusiawi.
"Cara terbaik mencegah aksi brutal adalah dengan mengurangi dana yang digunakan untuk mempersenjatai polisi, bukan menambahnya," ujar salah satu warga yang mengikuti aksi demonstrasi ini. Mereka juga menegaskan bahwa pajak yang mereka bayarkan seharusnya digunakan untuk memberikan perlindungan total dan bukan untuk melakukan kekerasan.
Aksi ini menjadi bagian dari gerakan besar #ReformasiPolri yang mendesak pemerintah untuk melakukan perubahan besar di tubuh kepolisian. Mereka menuntut agar polisi kembali ke fungsi utamanya sebagai pelindung masyarakat, bukan sebagai alat kekerasan.
Gerakan ini mencerminkan keinginan rakyat agar negara memberikan perlindungan yang adil dan manusiawi, serta menuntut agar polisi tidak lagi menggunakan kekerasan yang berlebihan saat menjalankan tugasnya.
Dengan adanya seruan ini, diharapkan pemerintah dan DPR dapat mendengarkan suara rakyat dan segera melakukan langkah nyata dalam reformasi kepolisian. Langkah-langkah tersebut termasuk mengurangi anggaran untuk alat kekerasan dan lebih fokus pada pendidikan serta pelatihan polisi agar lebih manusiawi dalam melayani masyarakat.
Reformasi Polri anggaran polisi aksi brutal pengurangan dana polisi perlindungan warga