Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, baru-baru ini mengumumkan bahwa negaranya berencana untuk mengakui negara Palestina pada bulan September 2025. Pengumuman ini disampaikan dalam sebuah pidato yang disiarkan melalui televisi, di mana Starmer menekankan pentingnya menyelesaikan konflik yang sudah lama berlangsung antara Israel dan Palestina.
Seperti yang dilansir dari AFP pada Rabu, 30 Juli 2025, Inggris mendesak Israel untuk mendukung solusi dua negara dan mengakhiri krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza. Dalam pidatonya, Starmer mengatakan, "Israel harus mengakhiri situasi yang memprihatinkan di Gaza, menyetujui gencatan senjata, dan berkomitmen pada perdamaian jangka panjang yang berkelanjutan, yang menghidupkan kembali prospek solusi dua negara."
Rencana Inggris ini juga sejalan dengan langkah yang diambil oleh Presiden Prancis, Emmanuel Macron, yang sebelumnya mengumumkan bahwa Prancis juga akan mengakui negara Palestina dalam pertemuan tahunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada bulan yang sama. Ini menunjukkan adanya dukungan internasional yang semakin besar untuk pengakuan Palestina sebagai negara.
Starmer menambahkan, "Saya selalu mengatakan kami akan mengakui negara Palestina sebagai kontribusi bagi proses perdamaian. Ini dilakukan di saat yang tepat untuk memberikan dampak maksimum bagi solusi dua negara." Pernyataan ini menunjukkan komitmen Inggris untuk mendukung pencarian perdamaian yang adil dan berkelanjutan di kawasan tersebut.
Langkah ini diharapkan dapat mendorong dialog dan negosiasi yang lebih baik antara pihak-pihak yang terlibat, dan membantu mengurangi ketegangan yang telah berlangsung lama di wilayah tersebut. Dengan adanya pengakuan ini, diharapkan akan ada kemajuan menuju pencapaian perdamaian yang diidam-idamkan oleh banyak pihak.
Dengan rencana ini, Inggris dan Prancis menunjukkan bahwa mereka mengambil sikap proaktif dalam mendukung hak-hak rakyat Palestina dan mencari solusi yang dapat mengakhiri konflik yang telah menguras banyak korban jiwa dan penderitaan.
Inggris Palestina Keir Starmer PBB pengakuan