Pemerintah Pusat telah menunjuk Kabupaten Banyuwangi sebagai lokasi percobaan untuk program Bantuan Sosial (Bansos) berbasis digital. Program ini dicanangkan oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN) bersama beberapa kementerian dan badan terkait. Tujuan dari program ini adalah untuk menciptakan portal Perlindungan Sosial (Parlinsos) yang adaptif dan lebih efisien.
Tim Digitalisasi Bansos baru-baru ini sudah melakukan pertemuan dengan Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, untuk membahas pelaksanaan program ini. Digitalisasi Bansos adalah langkah yang diambil oleh pemerintah untuk membangun Digital Public Infrastruktur (DPI), yang akan mempermudah proses penyaluran bantuan kepada masyarakat.
Data yang akan diolah dalam program ini mencakup identitas kependudukan digital dan data biometrik yang digunakan untuk autentikasi. Selain itu, SPLP akan berfungsi sebagai platform pertukaran data. Dengan adanya sistem ini, masyarakat diharapkan bisa mengakses bantuan sosial dengan lebih mudah dan cepat.
Tahun ini, pemerintah akan mulai melakukan penargetan untuk program perlindungan sosial. Masyarakat nantinya dapat mengajukan permohonan bantuan secara langsung dan akan dilakukan proses seleksi otomatis yang transparan. Hal ini bertujuan agar semua orang yang membutuhkan bantuan dapat terlayani dengan baik.
Bansos Digital ini direncanakan akan diluncurkan pada bulan September mendatang. Program yang akan menjadi sasaran awal adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). "Jika program ini berhasil, maka sasaran dan cakupannya akan diperluas untuk menjangkau lebih banyak masyarakat," jelas Cahyono Tri Birowo, Plt Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah di Kemenpan RB.
Banyuwangi Bansos digitalisasi