Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, I Wayan Sudirta, memberikan catatan kritis mengenai kinerja Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) setelah reformasi. Pernyataan ini disampaikan sebagai refleksi atas perjalanan dan masa depan POLRI di Indonesia.
Dalam penjelasannya, I Wayan Sudirta menekankan bahwa masyarakat tidak akan melupakan berbagai fenomena gerakan kritis yang pernah viral di media sosial. Contohnya, gerakan "no viral no justice" dan ungkapan "percuma lapor polisi", yang menunjukkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja kepolisian. Menurutnya, hal ini mencoreng citra Polri di mata publik.
"Masyarakat tentu tidak terlupa dengan berbagai fenomena gerakan kritis ini, yang pernah menjadi momok bagi citra Polri, di samping berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh oknum Polri," jelasnya.
I Wayan Sudirta juga menyampaikan bahwa peranan Polri sangat penting dalam mewakili Pemerintah dan kekuasaan yudikatif. Namun, hal ini juga membuat Polri rentan terhadap isu politisasi dan keterlibatan dengan tindak pidana, termasuk mafia hukum. Ini menunjukkan bahwa ada tantangan besar bagi Polri untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik.
Anggota Komisi III DPR RI ini menegaskan bahwa Hari Bhayangkara, yang diperingati setiap tahun untuk menghormati hari jadi Polri, harus dijadikan momentum untuk melakukan evaluasi dan pelurusan reformasi. Menurutnya, sudah saatnya Polri melakukan introspeksi dan memperbaiki diri agar dapat lebih baik dalam melayani masyarakat.
"Hari Bhayangkara harus menjadi waktu untuk mengevaluasi kinerja Polri dan memperbaiki apa yang masih kurang," tambah I Wayan Sudirta.
Dengan harapan bahwa Polri dapat menjadi institusi yang lebih baik, I Wayan Sudirta mengajak semua pihak untuk bersama-sama mendukung reformasi dan perbaikan dalam tubuh kepolisian. Ini penting agar Polri dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan mendapatkan kepercayaan kembali dari masyarakat.
DPR RI Polri I Wayan Sudirta reformasi evaluasi