Pengadilan Tinggi Inggris baru saja mengeluarkan keputusan penting. Mereka menolak tantangan yang diajukan oleh kelompok hak asasi manusia yang ingin menghentikan ekspor bagian jet tempur F-35 yang dibuat di Inggris ke Israel. Keputusan ini diambil setelah pertempuran hukum yang berlangsung selama 20 bulan.
Dalam sebuah dokumen yang terdiri dari 72 halaman, Lord Justice Males dan Mrs Justice Steyn menyatakan bahwa kasus ini berfokus pada apakah pengadilan bisa memutuskan bahwa Inggris harus menarik diri dari kerjasama pertahanan multilateral tertentu. Kerjasama itu dianggap penting oleh menteri-menteri yang bertanggung jawab untuk pertahanan Inggris dan juga untuk perdamaian dan keamanan internasional.
Mereka menemukan bahwa isu sensitif dan politik ini adalah urusan eksekutif yang harus bertanggung jawab kepada Parlemen dan akhirnya kepada pemilih, bukan untuk pengadilan.
Kasus ini diajukan oleh Global Legal Action Network (Glan) yang berbasis di Inggris dan kelompok hak asasi manusia Palestina, Al-Haq, pada akhir Oktober 2023. Di bawah pemerintahan Tory, ekspor senjata Inggris ke Israel terus berjalan tanpa perubahan yang jelas, meskipun ada kekhawatiran yang diangkat oleh unit Kementerian Luar Negeri yang menilai kepatuhan Israel terhadap hukum humaniter internasional.
Pada bulan September lalu, pemerintah Partai Buruh yang baru terpilih menangguhkan sekitar 30 lisensi ekspor untuk senjata buatan Inggris yang dinilai dapat digunakan di Gaza. Namun, kasus hukum ini kemudian berfokus pada bagian-bagian jet tempur F-35 buatan Inggris yang dikirim ke kolam suku cadang global untuk program F-35 yang pemerintah kecualikan dari penangguhan.
Bagian-bagian F-35 buatan Inggris menyusun 15% dari setiap jet F-35, yang merupakan salah satu jet tempur paling canggih di dunia. Israel telah menggunakan jet ini secara luas dalam kampanyenya di Gaza, serta di Lebanon dan Iran.
Pemerintah berargumen bahwa tidak mungkin Inggris menghentikan ekspor bagian-bagian buatan Inggris secara sepihak tanpa mempengaruhi armada global F-35 dan mengancam perdamaian dan keamanan dunia. Sementara itu, Glan, Al-Haq, dan tiga organisasi hak asasi manusia Inggris lainnya yang terlibat dalam kasus ini berpendapat bahwa berdasarkan Perjanjian Perdagangan Senjata dan Konvensi Genosida, Inggris sebagai negara pihak, memiliki kewajiban untuk menghentikan pengiriman bagian-bagian tersebut. Mereka juga menekankan bahwa kegagalan Inggris untuk memenuhi kewajiban tersebut dapat mengancam hukum internasional secara global.
Keputusan ini menambah kompleksitas dalam perdebatan mengenai ekspor senjata dan tanggung jawab moral negara dalam konteks konflik internasional.
Pengadilan Tinggi F-35 ekspor Israel hak asasi manusia