Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Didik Haryadi, baru-baru ini menegaskan bahwa Bahana Lintas Nusantara (BLN) adalah sebuah badan hukum koperasi. Ia juga menyatakan bahwa Kementerian Koperasi memiliki tanggung jawab dalam pengawasan dan penanganan kasus yang melibatkan koperasi ini.
Didik Haryadi mengungkapkan bahwa banyak orang yang menjadi korban dalam kasus ini. "Di Boyolali sendiri, ada lebih dari 1.200 orang yang menjadi nasabah BLN," ujarnya. Hal ini menunjukkan bahwa masalah ini sangat serius dan mempengaruhi banyak orang.
Sebagai anggota Komisi XI DPR RI, Didik Haryadi menegaskan bahwa pihaknya bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan melakukan penyelidikan mendalam dan menerima aduan dari masyarakat terkait dugaan penipuan yang dilakukan oleh Koperasi BLN. Ini merupakan langkah yang penting untuk melindungi konsumen dan memastikan bahwa dana yang telah disetorkan oleh nasabah dapat dikembalikan.
Koperasi adalah lembaga yang bertujuan untuk membantu anggotanya dalam mengelola keuangan. Namun, dalam kasus ini, tindakan yang diduga dilakukan oleh Koperasi BLN telah merugikan banyak orang. Oleh karena itu, perhatian dan pengawasan yang lebih ketat perlu dilakukan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.
Didik Haryadi berharap, dengan adanya penyelidikan ini, semua pihak yang terlibat dapat segera mendapatkan keadilan. Perlindungan konsumen harus menjadi prioritas utama dalam setiap kegiatan ekonomi, termasuk di dalam koperasi.
Dengan langkah ini, diharapkan nasabah yang menjadi korban dapat mendapatkan kembali hak-haknya dan mendukung kebenaran dalam kasus ini. DPR dan OJK berkomitmen untuk terus mengawal proses ini agar semua berjalan dengan baik.
DPR Koperasi BLN penipuan nasabah