Bantuan Masuk ke Gaza Utara, Israel Terapkan Pembatasan Baru
Pada Rabu, bantuan untuk Gaza utara akhirnya bisa masuk setelah sebulan terputus. Bantuan ini diorganisir oleh suku-suku lokal, namun langkah ini memicu kemarahan dari para pejabat Israel dan sebagian publik Israel.
Gaza utara sudah mengalami blokade total sejak Maret, ketika Israel menghentikan semua bantuan dan barang yang masuk ke wilayah tersebut, yang menyebabkan krisis kelaparan yang parah.
Di akhir bulan Mei, sebuah kelompok bantuan bernama Gaza Humanitarian Fund (GHF), yang didukung oleh AS dan Israel, mulai mendistribusikan paket makanan terbatas di empat lokasi di Gaza selatan dan tengah. Namun, wilayah utara Gaza masih terputus dari bantuan yang didistribusikan melalui mekanisme ini.
Belakangan ini, Israel hanya mengizinkan sejumlah truk bantuan yang membawa tepung terigu untuk masuk ke beberapa area di utara.
Menurut laporan lokal, pengiriman bantuan yang dipimpin oleh Palestina baru-baru ini, didukung oleh klan-klan lokal, berhasil memasukkan beberapa truk secara aman dan berhasil mendistribusikan isinya pada hari Kamis.
Video yang beredar di dunia maya menunjukkan puluhan truk yang membawa bantuan dari Program Pangan Dunia PBB memasuki Jalur Gaza utara.
Beberapa video lainnya menunjukkan para anggota suku yang menjaga kendaraan tersebut, beberapa di antaranya bersenjata, berusaha melindunginya dari tindakan penjarahan oleh geng-geng lokal.
Namun, pada hari Kamis, sejumlah barang kebutuhan lainnya tetap dijarah oleh geng-geng tersebut.
Amjad al-Shawa, yang mengawasi kelompok-kelompok masyarakat sipil di Gaza, mengatakan bahwa 50 truk yang dijadwalkan tiba di Kota Gaza telah dijarah.
Shawa menyatakan bahwa geng-geng tersebut, dengan perlindungan dari militer Israel, berusaha untuk "menyebar kekacauan" dan mengalihkan bantuan.
"Israel berusaha untuk mempertahankan kekacauan dan ketidakaturan di Gaza, dan tidak ingin proses distribusi bantuan mengikuti standar kemanusiaan melalui pusat-pusat distribusi dan basis data," katanya.
bantuan Gaza Israel penjarahan militer