Jens Spahn, yang pernah menjabat sebagai Menteri Kesehatan Jerman, kini berada di bawah tekanan terkait metode pengadaan masker selama krisis Corona. Saat ini, Spahn menjabat sebagai ketua fraksi Uni CDU di Bundestag, dan desakan untuk penjelasan lebih lanjut semakin menguat. Partai Kiri (Die Linke) bahkan mengajukan permohonan untuk sesi khusus mengenai masalah ini.
Dalam rapat di Komite Anggaran, Spahn dan penerusnya sebagai Menteri Kesehatan, Nina Warken, memberikan penjelasan. Warken, yang juga anggota CDU, membela Spahn namun menegaskan bahwa di masa depan, pengadaan masker tidak akan dilakukan langsung oleh kementeriannya seperti sebelumnya. "Kita harus membenahi cara pengadaan di masa depan," ujar Warken.
Dia juga mengkritik penyelidik khusus, Margaretha Sudhof, karena dianggap memiliki kekurangan metodologis dalam laporannya. Warken menyatakan bahwa dokumentasi dari masa lalu di kementerian baru dikelola setelahnya. "Kementerian Kesehatan seharusnya berfungsi sebagai lembaga legislasi, bukan perusahaan logistik," tambahnya, mencatat betapa uniknya situasi saat itu.
Warken menjelaskan bahwa beberapa informasi dalam laporan yang disampaikan harus disamarkan demi melindungi data pribadi dan rahasia bisnis. Namun, ia percaya bahwa transparansi dalam laporan tersebut sudah maksimal.
Sementara itu, Spahn merasa banyak tuduhan terhadapnya terkait pengadaan masker telah dipatahkan setelah sesi tanya jawab dengan anggota parlemen. "Pada saat itu, kami berada dalam kondisi darurat kesehatan. Kami tidak memiliki persenjataan, amunisi, atau perlindungan yang cukup," kenangnya. "Kami melakukan apa yang diperlukan untuk mendapatkan masker."
Kritik terhadap Spahn dan pengadaan masker ini semakin menekankan pentingnya pengawasan dan transparansi dalam proses pengadaan barang di masa krisis. Masyarakat berharap agar situasi serupa tidak terulang lagi di masa depan.
Jens Spahn masker Corona Jerman kesehatan