Amman, Yordania - Yordania kini sedang mempertimbangkan untuk membatalkan kesepakatan gas dengan Israel. Hal ini terjadi setelah pasokan gas dari Israel terhenti akibat serangan yang terjadi di Iran. Kejadian ini memicu seruan dari kelompok-kelompok di Yordania untuk menghentikan kesepakatan gas yang telah ada.
Produksi gas di ladang Leviathan, yang merupakan sumber utama pasokan gas untuk Yordania, terganggu. Kelompok yang dikenal dengan nama "Kampanye Nasional Yordania untuk Membatalkan Kesepakatan Gas dengan Entitas Zionis", atau yang lebih dikenal dengan slogan "Gas Musuh adalah Pendudukan", menganggap situasi ini sebagai kesempatan untuk membatalkan kesepakatan tersebut.
Kampanye ini terdiri dari berbagai tokoh masyarakat, partai politik, dan asosiasi profesional yang menentang normalisasi hubungan dengan Israel. Mereka melihat kondisi saat ini sebagai peluang hukum dan politik untuk menggunakan klausul force majeure dalam kesepakatan tersebut.
Klausul force majeure memungkinkan pembatalan kesepakatan tanpa penalti keuangan jika ada peristiwa yang tidak terduga yang menghalangi pemenuhan kewajiban kontraktual. Menurut mereka, kondisi yang terjadi saat ini jelas menunjukkan bahwa pihak Israel tidak mampu memenuhi kewajiban kontraktualnya.
"Apa yang terjadi sekarang jelas merupakan kasus di mana pihak lainnya gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya," kata kampanye tersebut kepada Middle East Eye. "Ini membuka jalan untuk membatalkan kesepakatan tanpa konsekuensi hukum atau finansial. Sebenarnya, melakukan hal ini merupakan kewajiban yang ditentukan oleh kedaulatan nasional dan keselamatan warga kami."
Mereka juga menyerukan kepada pemerintah Yordania untuk bertindak cepat dan mulai mengembangkan sumber energi domestik yang mandiri, alih-alih bergantung pada gas dari Israel.
Keputusan ini akan menjadi langkah penting bagi Yordania dalam upaya untuk mengurangi ketergantungan energi dari negara lain dan meningkatkan kemandirian energi nasional.
Jordan Israel gas kesepakatan pembatalan