Pemerintah Inggris baru-baru ini dilaporkan telah mengancam untuk mencabut pendanaan dan menarik diri dari Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) jika pengadilan tersebut mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk para pemimpin Israel. Ancaman ini disampaikan oleh David Cameron, yang saat itu menjabat sebagai menteri luar negeri dalam pemerintahan Rishi Sunak, dalam sebuah percakapan telepon yang berlangsung pada bulan April 2024.
Percakapan tersebut terjadi pada tanggal 23 April, ketika Cameron menghubungi Karim Khan, jaksa agung Inggris di ICC, yang sedang dalam kunjungan resmi ke Venezuela. Menurut informasi yang diterima, termasuk dari mantan staf yang mengenal isi percakapan tersebut, Cameron menyatakan bahwa mengajukan surat perintah untuk pemimpin Israel, seperti Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant, akan berdampak sangat besar, seperti "melemparkan bom hidrogen".
Cameron menjelaskan bahwa meskipun penting untuk menyelidiki dan mengadili Rusia atas "perang agresi" di Ukraina, hal yang sama tidak berlaku untuk Israel, yang menurutnya sedang "membela diri dari serangan pada 7 Oktober". Dia berpendapat bahwa pengeluaran surat perintah tersebut akan memiliki "implikasi mendalam" di Inggris dan dalam Partai Konservatif yang dipimpinnya.
Lebih lanjut, Cameron menegaskan bahwa jika ICC mengeluarkan surat perintah untuk para pemimpin Israel, Inggris akan "mencabut pendanaan untuk pengadilan tersebut dan menarik diri dari Statuta Roma". Statuta Roma adalah piagam pendirian ICC, yang juga mencakup ketentuan mengenai pengunduran diri negara dari pengadilan ini dengan pemberitahuan tertulis kepada sekretaris jenderal PBB.
Keputusan ini bisa menjadi langkah signifikan dalam hubungan internasional, terutama terkait dengan isu-isu di Timur Tengah. Pengadilan Kriminal Internasional sendiri dibentuk untuk mengadili kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, dan langkah Inggris ini menunjukkan betapa rumitnya posisi politik dalam isu-isu global.
Inggris ICC ancaman Israel surat perintah