Berlin, Jerman - Sophie Koch, pejabat baru yang ditunjuk oleh pemerintah Jerman untuk urusan queer, berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak orang queer agar dilindungi dalam Artikel Tiga Undang-Undang Dasar (Grundgesetz) Jerman. Dalam sebuah wawancara dengan majalah Der Spiegel, Koch menyatakan, "Queer adalah orang-orang yang semakin banyak mengalami penolakan, dan kita bisa melihat di negara seperti Amerika Serikat, betapa cepatnya hak-hak mereka bisa dibatasi lagi. Kita harus melindungi mereka melalui Undang-Undang Dasar."
Koch, seorang politikus dari Partai SPD berusia 31 tahun, baru saja dilantik oleh kabinet pemerintah pada akhir Mei. Jabatan ini berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Keluarga yang dipimpin oleh Partai CDU. Dia menegaskan, "Saya tidak ingin menjadi sekadar simbol, tetapi ingin benar-benar mencapai sesuatu dalam posisi ini."
Meski baru menjabat, Koch tidak merasa khawatir akan kurangnya dukungan di kementerian. Dia mengungkapkan bahwa dia telah melakukan percakapan awal dengan Menteri Pendidikan dan Keluarga, Karin Prien, yang berlangsung dengan baik dan terbuka. "Kami sepakat untuk bekerja sama demi meningkatkan penerimaan orang-orang queer. Saya melihat dia sebagai pendukung," tambah Koch.
Koch juga merasakan adanya keterbukaan di Partai CDU untuk menerima keragaman seksual dan identitas gender. Dia berharap dapat melanjutkan dengan jumlah staf yang sama seperti sebelumnya, yaitu empat posisi yang telah direncanakan.
Perjuangan Sophie Koch untuk hak-hak queer menjadi penting di tengah situasi yang semakin mengkhawatirkan bagi komunitas ini. Dengan dukungan dari pemerintah, diharapkan hak-hak mereka dapat terlindungi dengan lebih baik di Jerman.
Sophie Koch hak-hak queer Jerman undang-undang pemerintah