Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Abidin Fikri, menekankan bahwa transformasi layanan haji yang berbasis syarikah merupakan langkah maju yang harus dilakukan tanpa membebani jemaah haji. Pernyataan ini disampaikan dalam konteks kebijakan baru yang diberlakukan oleh pemerintah Arab Saudi sejak tahun 2022.
Sistem syarikah adalah sistem baru yang menggantikan sistem lama yang berbasis muasasah atau wilayah geografis. Dalam sistem baru ini, layanan haji dikelola oleh perusahaan-perusahaan penyedia layanan profesional. Ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan haji yang diterima oleh jemaah.
"Penerapan sistem 8 syarikah ini memerlukan adanya koordinasi yang baik antara semua syarikah. Oleh karena itu, saya mendesak Kementerian Agama dan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) untuk melakukan koordinasi yang intensif dengan otoritas Arab Saudi," kata Abidin Fikri.
Dia juga menekankan pentingnya memastikan bahwa standar pelayanan yang diberikan di semua syarikah adalah sama. Hal ini penting agar seluruh jemaah haji mendapatkan layanan yang adil dan berkualitas.
Abidin Fikri yang merupakan anggota Komisi VIII DPR RI juga menegaskan bahwa transformasi layanan haji ini harus sejalan dengan visi pelayanan haji yang inklusif dan bermartabat. Dengan kata lain, setiap jemaah haji harus merasa dihargai dan mendapatkan layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
Transformasi ini diharapkan dapat memberikan pengalaman beribadah yang lebih baik bagi jemaah haji Indonesia, sehingga mereka dapat melaksanakan ibadah dengan tenang dan khusyuk.
Dengan adanya sistem baru ini, diharapkan semakin banyak jemaah yang dapat beribadah haji dengan nyaman dan tanpa ada beban yang berat.
DPR RI layanan haji syarikah Abidin Fikri Kementerian Agama