Sebanyak 17 negara anggota Uni Eropa, termasuk Jerman, mengeluarkan pernyataan bersama yang menunjukkan kekhawatiran mendalam terhadap undang-undang baru yang disahkan di Hungaria. Undang-undang ini dianggap berpotensi mengancam hak-hak kaum minoritas seksual dan gender, termasuk mengatur sanksi bagi penyelenggara demonstrasi Pride serta penerapan teknologi pengenalan wajah secara otomatis dalam acara-acara tersebut.
Dalam pernyataan mereka, negara-negara ini menekankan bahwa undang-undang tersebut dapat mengganggu kebebasan berbicara, kebebasan berkumpul, dan perlindungan data pribadi. Menanggapi hal ini, Menteri Eropa Hungaria, János Bóka, menyatakan bahwa tidak ada larangan eksplisit terhadap acara Pride. Ia menegaskan bahwa Hungaria berhak untuk melindungi "norma-norma moral bangsa" dan merujuk pada undang-undang yang diberlakukan pada tahun 2021 yang membatasi akses remaja terhadap informasi mengenai homoseksualitas dan identitas gender.
Namun, Gunther Krichbaum, Menteri Negara Jerman untuk Eropa, menegaskan bahwa perlindungan hak asasi manusia bukan hanya urusan internal suatu negara. "Ini adalah tentang hak-hak warga negara yang juga merupakan warga Eropa," ujarnya di Brussels. Menurut Krichbaum, penting bagi Komisi Eropa untuk melindungi hak-hak ini sesuai dengan kesepakatan yang ada.
Krichbaum juga menyebutkan bahwa saat ini mungkin adalah waktu yang tepat bagi Uni Eropa untuk mempertimbangkan tindakan lebih lanjut terhadap Hungaria. Ia merujuk pada Artikel 7 dari traktat Uni Eropa, yang memungkinkan untuk memulai prosedur dua tahapan. Proses ini sudah berlangsung cukup lama dan diharapkan dapat segera ada perkembangan. Jika pada akhirnya ditemukan adanya pelanggaran serius dan berkelanjutan terhadap prinsip negara hukum, maka 26 negara anggota lainnya bisa mencabut hak suara Hungaria dalam keputusan Uni Eropa.
Diskusi mengenai prosedur Artikel 7 kini kembali mengemuka, menunjukkan bahwa isu hak asasi manusia di Hungaria menjadi perhatian serius bagi banyak negara Eropa.
Hungaria Uni Eropa hak asasi undang-undang minoritas