Jakarta, 30 Mei 2025 - Beberapa minggu setelah pembentukan koalisi baru di Jerman yang terdiri dari partai CDU dan SPD, pemerintah telah mengusulkan perubahan signifikan dalam kebijakan imigrasi. Kabinet Jerman, di bawah pimpinan Menteri Dalam Negeri Alexander Dobrindt, telah menyetujui dua rancangan undang-undang yang kini menunggu persetujuan dari Bundestag, parlemen Jerman.
Salah satu perubahan utama adalah bahwa beberapa pengungsi tidak lagi diizinkan untuk membawa anggota keluarga terdekat mereka ke Jerman. Ini berarti bahwa pengungsi yang sudah berada di Jerman akan kesulitan untuk menyatukan kembali keluarga mereka. Selain itu, rencana untuk mempercepat proses kewarganegaraan bagi imigran yang telah berintegrasi dengan baik dalam waktu tiga tahun juga akan dibatalkan. Menurut Dobrindt, "Hari ini merupakan hari penting dalam upaya mengurangi migrasi ilegal dan menangani beban pada sistem integrasi."
Namun, beberapa aspek dari reformasi yang sebelumnya disetujui oleh partai SPD, Hijau, dan FDP masih akan dipertahankan. Ini termasuk pengurangan masa tunggu untuk kewarganegaraan biasa dari delapan tahun menjadi lima tahun dan izin untuk memiliki paspor ganda. Ketentuan ini akan tetap berlaku sesuai dengan kesepakatan koalisi yang ada.
Perubahan ini menuai berbagai reaksi dari masyarakat. Sementara beberapa orang mendukung langkah-langkah yang dianggap perlu untuk mengontrol imigrasi, yang lain mengkhawatirkan dampaknya terhadap keluarga pengungsi yang sudah berada di Jerman.
Dengan kebijakan baru ini, pemerintah Jerman menunjukkan komitmennya untuk mengelola isu imigrasi dengan lebih ketat, meskipun tantangan dalam integrasi masih tetap ada.
Jerman kebijakan imigrasi Dobrindt pengungsi kewarganegaraan